APBD 2019, Pemko Siantar Prioritaskan untuk Kemakmuran Rakyat

Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutpea didampingi Mangatas Silalahi dan Timbul Lingga selaku Wakil Ketua DPRD Siantar saat menyerahkan Perda tentang APBD 2019.

Siantar, Lintangnews.com | APBD Pemko Siantar Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.023.334.223.872, sedangkan untuk belanja daerah sebesar Rp 1.044.225.049.785 dan defisit sebesar Rp 20.890.825.913.

Hal ini disampaikan dalam laporan hasil pembahasan Ranperda tentang APBD 2019, Jumat (9/11/2018) yang dibacakan Plt Sekretaris DPRD Siantar, Waden Siboro.

Sementara itu, Wali Kota, Hefriansyah dalam pendapat akhirnya atas persetujuan DPRD terhadap penetapan Ranperda tentang APBD TA 2019 menyampaikan, Pemko Siantar akan melakukan kajian akademis guna peningkatan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dijelaskan Hefriansyah, APBD untuk akselerasi terwujudnya berbagai program pembangunan, sekaligus menentukan langkah-langkah progresif dalam pelaksanaannya.

BACA JUGA   Penikam Tukang Rujak Keliling Terancam 20 Tahun Penjara

Caranya dengan melakukan penetapan skala prioritas program, dan kegiatan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik maupumpenyesuaian kebijakan pemerintah atasan yang disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi keuangan dan mencermati kembali program serta kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

“Kita juga akan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dicapai, sehingga penggunaan belanja harus mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien,” tutur Wali Kota.

Lanjutnya, penganggaran belanja yang berdasarkan money follows program dimana hanya program benar-benar bermanfaat yang dialokasikan bukan karena tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga APBD tahun anggaran 2019 pemanfaatannya benar-benar diarahkan kearah yang lebih prioritas untuk kemakmuran rakyat.

BACA JUGA   Menang Pra Peradilan, Flora Tetap Ditahan dan Ditetapkan Tersangka

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya sentuh perencanaan anggaran serta memperjelas penggunaan anggaran yang efisien dan efektif,” jelas Hefriansyah.

Diterangkannya, dengan telah disepakatinya Ranperda APBD tahun 2019 menjadi Perda dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan tentunya akan diikuti dengan percepatan pelaksanaan anggaran.

“Tentunya pada awal tahun 2019 sudah langsung dapat dimulai untuk perencanaan anggaran,” tutupnya. (elisbet)

Related Post