Dana Kelurahan Tahap Pertama Digulirkan Bulan Februari-Mei 2019

Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis saat memberikan pemaparan, didampingi Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemko Siantar, Daniel H Siregar.

Siantar, Lintangnews.com | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengklaim siap memperjuangkan kepentingan daerah.

Salah satunya, turut melakukan pengawasan program dana Keluraha dijanjikan pemerintah pusat, yang pencairannya dijadwalkan bulan April 2019. Tujuannya, agar dana itu benar-benar turun ke masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis saat dialog tatap muka dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah se Kota Siantar, di Ruang Data Sekretariat Pemko Siantar, Kamis (14/3/2019).

Darmayanti menjelaskan, kehadiran anggota DPD di daerah harus dapat dimanfaatkan masyarakat daerah. Sebab setiap anggota DPD tidak punya beban politik, seperti anggota DPR RI yang berasal dari partai politik (parpol).

Ia menuturkan, dirinya yang bukan perwakilan parpol tertentu, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengusung Calon Presiden tertentu.

Untuk itu dia mengharapkan agar rakyat di daerah memanfaatkan peran DPD yang independen demi kemajuan daerahnya masing- masing.

Dalam hal pengawasan dana Kelurahan, Darmayanti menjelaskan, kehadiran DPD di daerah merupakan keharusan.

“Kedatangan kami dalam rangka mengawasi dan membantu proses pencairan dana Kelurahan yang mencapai sebesar Rp 3 triliun yang dibagikan untuk seluruh Kelurahan di Indonesia,” tukasnya.

BACA JUGA   30 Kader Pramuka Kwarcab Tebingtinggi Ikut Apel Pemilu

Sambungnya, kehadirannya untuk mengawasi apakah sudah turun petunjuk teknis (juknis) dan progressnya seperti apa.

“Seharusnya dana kelurahan tahap satu sudah digulirkan di bulan Februari sampai Mei. Jadi kehadiran kami untuk memastikan program itu apakah sudah berjalan. Ternyata belum,” ungkapnya.

Lebih lanjut Darmayanti menjelaskan, saat ini ada Forum Masyarakat Kelurahan yang dibentuk untuk menangani masalah dana Kelurahan agar berjalan efektif seperti yang direncanakan.
DPD RI, sambungnya, mendukung wadah ini dan terbuka untuk membantu menyosialisasikan program-program dana Kelurahan ke masyarakat.

Menurut Darmayanti, dalam keterbatasan kewenangan menjalankan tugas legislasi, DPD tetap berhak mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU), melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu, dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, serta memiliki kewewenangan memantau dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda).

Darmayanti juga menjelaskan, anggota DPD yang berjumlah 132 orang merupakan perwakilan dari setiap provinsi. Satu provinsi, lanjutnya, diwakili 4 orang anggota DPD.

Sebagai wakil daerah, DPD merasa memiliki manfaat bagi setiap daerah. “Saya menjemput bola untuk menanyakan permasalahan di daerah. Walaupun bukan kami yang mengetuk palu soal besaran pembagian dana Kelurahan, tapi bisa menyuarakan dan mengajukan pandangan ke pemerintah terhadap alokasi dan sebaran dana itu (Kelurahan),” paparnya.

BACA JUGA   Air Buangan PT Jampalan Baru Resahkan Warga Simpang Empat

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Daniel H Siregar mewakili Wali Kota, Hefriansyah dalam sambutannya menyampaikan, Siantar sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai program pembangunan melalui rencana strategis.

Program pembangunan itu, katanya, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Siantar tahun 2017-2022. Dan dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Siantar di setiap tahun anggaran.

Implementasi dari RKPD Siantar pada setiap tahunnya, kata Daniel, berorientasi pada kesesuaian dengan rencana kerja (renja) pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan berbagai usulan dari masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah.

Dilanjutkan Daniel, dengan kedatangan anggota DPD diharapkan dapat membawa suasana baru bagi pembangunan di Siantar melalui berbagai program prioritas nasional.

“Diharapkan dapat berdampak langsung terhadap kesinambungan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah otonom, khususnya di Siantar,” tutup Daniel. (rel)

Related Post