Fraksi Gerindra Desak Pemkab Simalungun ‘Kembalikan’ Gaji PTT 

Spanduk bertuliskan ‘Tangkap JR Saragih’yang dipertontonkan para PTT di luar gerbang kantor DPRD di Jalan Jan Horailam Saragih.

Simalungun, Lintangnews.com | Fraksi Partai Gerindra di DPRD Simalungun desak Pemkab Simalungun untuk memulihkan kembali gaji para Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah itu yakni, sebesar Rp 2 juta per bulannya.

Adanya desakan dari Fraksi pemilik 5 kursi di DPRD Simalungun disampaikan, Resnauli Saragih, kemarin, pasca dewan menggelar rapat paripurna tentang Rancangana Perubahan (P) APBD Tahun Anggaran (TA) dijadikan Peraturan Daerah (Perda) P-APBD TA 2018.

Selain mendesak ‘memulihkan’ kembali gaji para PTT, Fraksi Gerindra binaan Sastra Joyo Sirait selaku Ketua DPC juga menyatakan belum dapat menerima Rancangan P-APBD dijadikan Perda.

Itu setelah melakukan kajian, pembahasan dan telaah terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD Simalungun 2018.

BACA JUGA   Peringati HUT ke 54, Yonif 122/TS Laksanakan Aksi Sosial

Dan nota jawaban Bupati Simalungun atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Simalungun, dan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun atas Ranperda P-APBD.

Beberapa alasan  lain juga dipaparkan pelapor. Yang menjadi salah satu alasan atas keputusan itu adalah pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Simalungun, dianggap tidak menyediakan data.

Ataupun informasi yang memadai dalam hal kecukupan data, keakuratan data, serta tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan agenda rapat yang sudah terjadwalkan menjadi molor dan tidak efektif.

“Pemkab Simalungun agar memulihkan kembali gaji para honorer/PTT ke posisi semula, yakni Rp 2 juta per bulan,” tegas pelapor membacakan pemandangan akhir Fraksi Partai Gerindra.

BACA JUGA   Polres Tebingtinggi dan Polsek Padang Hulu Gelar Bakti Sosial

Dalam asumsinya, disebutkan bahwa jumlah tenaga honorer/PTT se-Kabupaten Simalungun sebanyak 4.000 orang, dengan rincian 1.502 orang bertugas di Dinas Pendidikan (Disdik).

Sebanyak 561 orang bertugas di Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sementara 1.200-an orang di Dinas Kesehatan (Dinkes), 1.737 orang bertugas di Satpol PP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Sehingga jika dibayarkan untuk pemulihan gaji mereka selama Juli hingga Desember 2018, sebesar Rp 24 miliar, karena Fraksi tersebut menganggap masih ada pendapatan yang bisa ditarik untuk dibelanjakan. (zai)

Related Post