Kajari Simalungun dan Kasi Intel Kompak ‘Buang Badan’ Soal Rekomendasi BPKP

Kajari Simalungun, Irvan PD Samosir dan Kasi Intel Kejari Simalungun, Robinson Sihombing.

Simalungun, Lintangnews.com | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, Irvan PD Samosir dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Robinson Sihombing sepertinya sama-sama buang badan atau belum berani untuk berkata jujur terkait surat persetujuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kasi Intel, Robinson Sihombing saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/3/2019) malah menyarankan untuk mempertanyakan pada BKPK soal ada tidaknya surat persetujuan BPKP turun ke Kejari Simalungun.

“Kalau itu tanya ke BPKP,” ucap Robinson menjawab pertanyaan wartawan terkait surat persetujuan BPKP yang telah disampaikan ke Kejari Simalungun untuk melakukan investigasi indikasi kerugian dana bantuan sosial (bansos) Pemkab Simalungun tahun anggaran 2012-2014.

Robinson mengatakan penyelidikan diberhentikan untuk sementara. Dan berdasarkan surat dari kantor audit independent serta akuntan publik, Termiji Ahmad pada tanggal 18 Mei 2018 silam, kesimpulannya tidak ditemukan indikasi kerugian negara.

“Tidak tertutup kemungkinan nanti, kalau ada dibuka kembali soal bansos,” kata mantan Kacab Kejari Siborong-borong itu sembari menjelaskan, ada 3 lembaga yang sah di antaranya BPKP, Kejaksaan dan akuntan publik.

Sebelumnya, Kajari Simalungun, Irvan PD Samosir melalui pesan singkat WhatsApp (WA), Rabu (13/3/2019) terkesan buang badan. “ Ke Kasi Intel saja,” tulisnya singkat.

Ironisnya, tak lama berselang, setelah melayangkan balasan konfirmasi, Irvan yang telah menjabat sekira 4 tahun sebagai kepala Kejari Simalungun langsung memblokir WA miliknya.

Seperti diketahui, surat persetujuan dari BPKP untuk melakukan investigasi indikasi kerugian dana bansos yang digelontorkan Pemkab Simalungun diduga diendapkan Kajari Simalungun.

Diketahui pengusutan terhadap dana bansos dilakukan saat Parada Situmorang sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus). Lalu, sejak Parada pindah sekira bulan Agustus 2016 sebagai Kasi Pidsus Kejari Balige, pengusutan dana bansos mulai tenggelam bak ditelan bumi.

Kemudian, beberapa penerima dana bansos yang telah diperiksa di antaranya ada berasal dari luar Kabupaten Simalungun. Sedangkan, dari Kabupaten Simalungun yang pernah diperiksa inisial RS dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (Pas) Kumtum, alamat Karang Anyer, Kecamatan Gunung Maligas.

Selanjutnya, Mulyani sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mulya Tani Huta Jawa Maligas, Kecamatan Gunung Maligas, Mufridah Harahap dari Koperasi Wanita Pembangunan, alamat Jalan Haji Ulakma Sinaga, Kecamatan Siantar dan Burhanudin Sinaga sebagai Ketua Poktan Mawar I, Alamat Huta Sidauk, Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar. (zai)

Related Post