Kawal Integritas Pemilu 2019, Setara Institute Gelar Diskusi Media

Ilustrasi Pemilu 2019.

Jakarta, Lintangnews.com | Kualitas demokrasi antara lain ditentukan oleh integritas Pemilihan Umum (Pemilu) di dalamnya.

Untuk terus mengawal integritas Pemilu 2019, Setara Institute menyelenggarakan diskusi media dengan tema ‘Mengawal Integritas Pemilu, Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Pemilu, dan Penegakan Hukum Pemilu’, Jumat (5/4/2019).

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menuturkan, terdapat beberapa isu kunci yang didiskusikan dalam forum dimaksud. Yang pertama, mengenai integritas Pemilu.

Menurut Hendardi, ini melihat variabel-variabel kunci yang ada mulai mulai dari legalitas hingga pengawasan, integritas Pemilu 2019 berada di antara skor 7-8 dalam skala 10. Maka menaruh kecurigaan berlebihan dengan cara melakukan ancaman, seperti ancaman mobilisasi people power, merupakan kemunduran dalam perilaku politik yang dipertontonkan elit atau para kontestan.

Kedua, jaminan perlindungan hak pilih. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sahnya penggunaan surat keterangan (suket) sebagai syarat mencoblos.

“Secara teknis penyelenggara Pemilu harus terus bekerja keras untuk menyosialisasikan ketentuan terbaru ini dan memastikan optimalisasi pelayanan agar putusan MK betul-betul menjamin perluasan jaminan hak pilih bagi seluruh warga, utamanya mereka yang sebelumnya terancam tidak bisa menggunakan hak pilih,” sebut Hendardi.

Isu berikutnya menyangkut akuntabilitas dana politik. Hendardi menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan akuntabilitas dana kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sementara MK telah bersiaga menjadi pengadil sengketa hasil Pemilu nantinya.

BACA JUGA   Usai Libur Pemilu dan Paskah, Loket di Porsea Dipenuhi Penumpang

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 21 Maret 2019 merupakan salah satu cara mengawal integritas Pemilu dari praktik dan tata kelola sumber daya finansial yang berpotensi dilakukan oleh setiap peserta Pemilu, baik legislatif maupun presiden.

“MoU diharapkan tidak hanya sebagai aksesoris yang memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu, tetapi harus juga memberikan efek penghukuman manakala ditemukan adanya kontestan Pemilu terekam melakukan transaksi mencurigakan sepanjang musim Pemilu 2019 ini,” kata Ismail.

Lanjutnya, menurut PPATK, terjadi peningkatan penarikan dana dalam 2-3 tahun ke belakang sebelum proses Pemilu. Ada kemungkinan dana itu digunakan untuk sebagai dana politik. Penarikan dana tersebut dilakukan untuk menyiasati kinerja pengawasan oleh PPATK.

Ismail Hasani menambahkan, isu berikutnya terkait penegakan hukum Pemilu. Dinamika terbaru terkait dana politik Pemilu 2019 menuntut penyikapan dan respons cepat dari aparat penegak hukum. Soal dana kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus menjadi fokus aparat PPATK dan penegak hukum Pemilu.

Dalam keterangan media misalnya, Bendahara Umum TKN kubu pasangan calon (paslom) 01, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, dana kampanye yang akan digunakan oleh paslon 01 sebesar Rp 55,9 miliar. Sedangkan Bendahara Umum BPN kubu paslon 02, Thomas Djiwandono menyebutkan bahwa dana yang digunakan oleh paslon 02 hingga Februari 2018 sebesar Rp 116, 8 miliar. Namun, menyimak perjalanan kampanye para Capres/Cawapres, jelas dana yang terlapor itu tidaklah mencukupi.

BACA JUGA   Polsek Beringin Sampaikan ‘Colling Situation’ Pasca Pemilu 2019

Keterangan tambahan lain yang muncul ke permukaan adalah terkait pembiayaan Cawapres Sandiaga Uno yang mengklaim sudah menghabiskan biaya 1,4 triliun untuk berkampanye yang hampir semuanya berasal dari kantong pribadinya, baik hasil penjualan saham di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. maupun sumber lainnya. Hal yang sama kemungkinan terjadi juga di kubu 01.

“Pendanaan kampanye itu sudah semestinya menjadi bagian perhatian utama PPATK dan para penegak hukum Pemilu, karena Pasal 326 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur batasan penggunaan dana kampanye, termasuk dana yang bersumber dari pribadi calon, karena ia masuk kategori sumbangan perseorangan. Tujuan pembatasan ini semata-mata untuk menyajikan kontestasi yang setara dalam hal sumber daya, sehingga kualitas Pemilu tetap terjaga,” papar Ismail.

Menurut Ismail, isu dana politik tersebut seharusnya menjadi objek penindakan dalam penegakan hukum Pemilu. Sepanjang yang mengemuka dalam ruang publik, terdapat beberapa modus dalam menghimpun dana politik yang digunakan oleh politisi, termasuk menggunakan dana-dana ilegal seperti pencucian uang, uang dari transaksi narkoba, dan sebagainya. (rel)