Pemkab Asahan Diminta Turun Tinjau Lokasi Pembuangan PT Jampalan Baru

Lokasi air pembuangan dari PT Jampalan Baru.

Asahan, Lintangnews.com | Air buangan PT Jampalan Baru yang meresahkan warga Dusun IX Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat sampai saat ini belum mendapatkan penanganan dari pihak Pemkab Asahan.

PT Jampalan Baru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sabun dan bahan pembersih kebutuhan rumah tangga itu diketahui telah membuang air sisa pengelolaan produknya ke wilayah pemukiman masyarakat. Pembuangan itu membuat masyarakat merasa resah akibat bau yang ditimbulkan.

Diketahui jika visi misi Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang yakni, Religius Sehat, Cerdas dan Mandiri ( RSCM ). Namun melihat kejadian yang dialami masyarakat bisa hidup sehat, jika setiap waktu harus menghirup bau tak sedap yang ditimbulkan dari hasil pembuangan air PT Jampalan Baru.

Pasalnya dari bau yang dihasilkan dari sisa pembuangan air PT Jampalan Baru membuat masyarakat kurang sehat jelas sudah melanggar visi misi Bupati Asahan.

Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Asahan, Andri Hermawan Purba mengatakan, lingkungan hidup adalah bagian penting di dalam kehidupan homo sapiens, sehingga penting mejaga kelestarian lingkungan hidup.

BACA JUGA   Sabtu Berkat, Polsek Beringin Berikan Sembako 

“Hal itu jelas diperintahkan oleh Undang-Undang (UU). Namun ada hal yang kami anggap lari dari komitment tersebut, yaitu dugaan pencemaran yang dilakukan PT Jampalan Baru,” sebutnya, Kamis (4/4/2019).

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI ) Cabang Asahan, Andri Hermawan Purba.

Pihaknya menilai sudah ada pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan bukti di lapangan dan keresahan masyarakat sekitar akibat tercemarnya udara karena bau yang menyengat, sehingga menganggu kesehatan.

Menurutnya, harus ada solusi atas peristiwa yang merugikan itu, dengan cara remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup), rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan.

Hal lainnya, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem), restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula, atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Andi menilai, seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran. Salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut.

BACA JUGA   Ditabrak Revo, Warga Tempel Jaya Opname di RS Karya Husada Perdagangan

“Jangan terkesan dibiarkan dan bisa diancam pidana bagi perusahaan pelaku pencemaran lingkungan. Jika perusahaan sengaja membuang limbah ke sungai, maka diancam pidana berdasarkan pasal 60 jo pasal 104 UU PPLH. Jadi saya himbau sekali lagi selesaikan persoalan tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, Pemkab Asahan melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk meninjau langsung ke lokasi agar bisa mengetahui langsung apa yang sudah dialami masyarakat Desa Simpang empat,

Sementara itu. pihak Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencemaran Lingkungan, Anwar Rangkuti, ditemui di kantor tak berada di tempat. Menurut salah satu staf pegawai, jika Anwar sedang tidak masuk hari ini. “Kalau mau bertemu besok lah, mana tau besok masuk,” ungkapnya. (handoko)