Pilkada Siantar Tahun 2020 masih Sebatas Wacana ?

Pilkada Serentak (Ist).

Siantar, Lintangnews.com | Memasuki awal bulan Februari 2019, perbincangan hangat dari sejumlah pihak terkait Kota Siantar mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mulai muncul ke permukaan.

Itu artinya jabatan Hefriansyah sebagai Wali Kota Siantar tinggal setahun lagi dengan dipotong jabatan 2 tahun. Atau jika melihat SK pelantikan Hefriansyah, maka Pilkada Siantar dilaksanakan di tahun 2022.

Ketua KPUD Siantar, Daniel Sibarani saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku, sampai saat ini belum ada payung hukum terkait Pilkada Siantar. “Kalau ada instruksi pasti kita kabari ke teman-teman wartawan,” tutur Daniel, Sabtu (9/2/2019).

Ia juga menegaskan, kalau Pilkada Siantar tahun 2020 masih sebatas asumsi berdasar pada periode Pilkada Serentak 2015. “Hanya saja waktu itu Siantar mengalami pengunduran,” paparnya.

Terpisah, mantan Ketua KPUD Siantar, Mangasi Purba saat dikonfirmasi mengaku memang ada wacana Pilkada Serentak dilakukan. Namun menurutnya, itu masih sebatas wacana, sama seperti wacana Pilkada Serentak seluruhnya dengan 500 lebih Kabupaten/Kota dan Provinsi.

BACA JUGA   KPUD Simalungun Belum Umumkan Caleg Eks Koruptor, Ini Alasannya

Disampaikan Mangasi, Pilkada 2020 masih dengan acuan Pilkada 2015. Hanya saja, agar masyarakat tak keliru, pria yang sebentar lagi dilantik sebagai advokat ini mengungkapkan Pilkada di Siantar tertunda setahun, sehingga Hefriansyah dilantik di tahun 2017.

Sambungnya, berbicara pilkada, yang hanya memiliki aturan yakni masa jabatan kepala daerah terhitung mulai dilantik.

“Hefriansyah dilantik di tahun 2017 dan habisnya masa jabatan di 2022. Itu administrasi negara. Namun jika Pilkada di Siantar dilakukan tahun 2020, maka masa jabatan Hefriansyah dipangkas 2 tahun. Sayangnya, sampai saat ini belum ada regulasi terkait hal tersebut,” sebut mantan aktivis ini.

BACA JUGA   Wali Kota Siantar : Forkopimda harus Berkoordinasi Sukseskan Pemilu 2019

Menurutnya, bagi warga negara yang memiliki niat untuk berkompetisi di Pilkada Siantar nantinya, hal ini sebuah demokrasi yang positif.

“Silahkan saja, tapi keputusan akhirnya itu tetap di Pemerintah Pusat. Kalau mengacu aturan yang ada, Pilkada Siantar tahun 2022, karena Hefriansyah dilantik tahun 2017. Apakah hal ini bisa dikesampingkan dan apakah ada aturan yang menyampaikan jabatan Hefriansyah dipangkas 2 tahun, saat ini kan sayangnya belum ada,” jelasnya.

Lanjutnya, bagi yang ingin berkompetisi dengan perkiraan Pilkada Siantar tahun 2020, hal itu masih sebatas wacana karena belum ada dasar hukumnya.

“Mari kita tunggu saja keputusan Pemerintah Pusat, semua kan masih wacana. Atau bisa juga Pilkada Siantar dikembalikan ke DPRD, kan kita nggak tau, karena aturan belum ada,” tutup Mangasi. (elisbet)

Related Post