Medan, Lintangnews.com | Dalam rangka menyambut Dies Natalis ke 47 pada 22 Januari mendatang, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Sumut akan menggelar dialog bertajuk ‘Menakar Netralitas Aparat Negara di Pemilu’.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Badko HMI Sumut, Komda PMKRI Sumbagut, Korwil GMKI Sumut-NAD dan Ketua DPD GMNI Sumut, melalui pesan tertulisnya Senin (14/1/2019).
Parno Mahulae selaku Komda PMKRI Sumbagut menjelaskan, menjelang perhelatan 5 tahunan Pemilu, netralitas TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci keberhasilan pesta demokrasi tahun ini. Karena melihat kondisi masyarakat hari ini sedang terpecah belah.
“Pemilu ini kita laksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, kita berharap agar aparatur ataupun alat negara tidak berpihak pada siapa pun agar terciptanya perdamaian, sebelum dan sesudah Pemilu,” jelas Parno.
Ketua Umum Badko HMI Sumut, M Alwi Hasbi Silalahi menjelaskan, rencana ini merupakan buah fikir dirinya beserta pimpinan organisasi lainnya sebagai perwujudan kepedulian kelompok Cipayung terhadap kondisi kebangsaan saat ini.
“Persatuan dan kesatuan kita kan sedang diuji dengan hadirnya Pemilu ini. Maka dari itu, aparat negara sebagai pelaksana baiknya berada di posisi yang netral agar masyarakat percaya bahwa hasil Pemilu adalah buah demokrasi yang baik,” tutur Hasbi.
Lanjutnya, sebagai kelompok Cipayung, pihaknya ingin hadir untuk menjadi pengawal Pemilu di Indonesia supaya dapat berjalan seusai regulasi yang ada. Tanpa adanya perilaku oknum aparat yang tidak fair dalam pelaksanaan Pemilu itu.
Sementara itu Korwil GMKI Sumut-NAD Gito M Pardede meminta TNI dan Polri khususnya di Sumatera Utara memainkan peran sebagai aparatur negara yang bersifat netral.
“Ini (Pemilu) sangat mempengaruhi kondisi bangsa hari ini. Soal dukungan itu soal politik, semua punya pilihan masing-masing, yang kita sorot adalah apakah seluruh ASN dapat menjaga netralitas nya sebagai lembaga publik? TNI-Polri yang ada di Sumatera Utara juga harus netral. Jangan membangun opini publik untuk memilih salah satu kandidat. Kalau aparat penegak hukum saja sudah berpihak. Tentu kemungkinan terjadi perpecahan semakin besar karena mereka melambangkan lembaga negara di Sumatera Utara ini,” ungkap Gito.
Di akhir pembicaraan, Ketua DPD GMNI Sumut, Faith Manalu menegaskan aparatur negara harus bertugas menjaga kondusifitas menjelang Pilres maupun Pileg yang akan digelar bersamaan pada 17 April 2019 mendatang.
“Aparatur negara harus netral dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019 ini. Aparatur negara harus berperan penting dalam menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Jangan sampai karena hanya berbeda pilihan menjadikan kerja-kerja dalam mengayomi masyarakat menjadi tidak masimal. Karena itu menjelang detik-detik akhir Pileg dan Pilpres, aparatur negara harus terus menjaga netralitasnya. Terutama instansi kepolisian dan militer sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan NKRI,” tutup Faith. (rel)
