Batubara,Lintangnews.com | Koordinator Aksi, Ahmad Fatih Sultan dalam orasinya saat mendampingi 25 orang tenaga honorer menuturkan, selama ini banyak permasalahan yang terjadi di RSUD Batubara.
Mulai dari buruknya pelayanan kesehatan, minimnya persediaan obat-obatan hingga gaji 25 orang tenaga honorer yang belum diberikan. Hal itu menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) telah gagal dalam mengelola anggaran pada Satker RSUD Batubara.
“Banyak permasalahan yang terjadi di RSUD Batubara. Dinkes telah gagal dalam mengelola anggaran, terlebihnya RSUD Batubara. Wajar saat ini masyarakat kurang percaya dengan pelayanan di RSUD. Kami minta kepada Plt Bupati Batubara untuk mencopot Kadis Kesehatan dari jabatannya,” ucap Sultan, Senin (22/10/2018).
Menurutnya, Pemkab Batubara harus segera membuat satu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan gaji honorer RSUD Batubara. Selain itu, kepada anggota DPRD Batubara untuk segera mengeluarkan rekomendasi terhadap Dinkes setempat terkait tidak digajinya 25 orang honorer RSUD Batubara selama 10 bulan.
“Ke 25 orang honorer RSUD Batubara itu memiliki keluarga. Kalau sampai 10 bulan tak digaji, bagaimana mereka dapat menghidupi keluarganya,” ucap Sultan.
Aksi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Batubara itu disambut oleh Asisten III, Attarudin. Menurutnya, masalah ini sudah sampai ke Provinsi.
“Hal itu disebabkan adanya perubahan nomenklatur, sehingga gaji tidak dapat dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. Kita akan segera panggil Dinkes guna mempertanyakan sudah sampai mana perkembangan permasalahan itu,” ucap Attaruddin.
Selanjutnya masa melanjutkan orasinya di Kantor DPRD Batubara dengan tuntutan yang sama. Aksi massa itu disambut oleh anggota DPRD, Yahdi Khohir Harahap.
Yahdi menyebutkan, akan memperjuangkan hak-hak para honorer RSUD Batubara tersebut. “Insya Allah nanti kita akan bahas persoalan ini bersama Ssluruh anggota Komisi C. Kita akan mencari solusi terbaik untuk 25 orang honorer RSUD Batubara,” paparnya. (welas)
