11 Anggota Dewan Absen karena Mosi Tak Percaya pada Ketua DPRD Humbahas

Anggota DPRD Humbahas, Marsono Simamora, Bresman Sianturi, Guntur Simamora, Marolop Situmorang dan Togu Purba usai memberikan keterangan pers.

Humbahas, Lintangnews.com | Sebanyak 11 orang anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dari jumlah 25 orang absen dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggunggjawaban APBD 2019, Kamis (2/7/2020) kemarin dengan hasil gagal disahkan.

Mereka menjelaskan, ketidakhadiran itu karena mosi tak percaya pada Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol.

Hal itu disampaikan Bresman Sianturi (Partai Demokrat), Marsono Simamora (Partai Nasdem), Marolop Situmorang (Partai Golkar), Togu Purba (Partai Gerindra), Guntur Simamora (Perindo) dan Sanggul Rosdiana Manalu (Partai Hanura), Jumat (3/7/2020) kemarin di Dolok Sanggul.

Dikatakan Bresman, mosi tak percaya ini dilakukan mereka karena menilai selama rapat paripurna, sehingga terjadi tidak kuorum disebabkan kepemimpinan Ramses tak demokratis atau otoriter.

Menurut mereka, Ramses memanfaatkan kekuasaannya untuk mengintervensi dan memasung hak berbicara anggota dewan. Akibatnya, pembahasan Ranperda gagal dan Pemkab Humbahas menjadikan pertanggungjawaban APBD 2019 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Itu lah salah satu buktinya Ketua DPRD otoriter atau suka-suka tidak mau mendengarkan anggota. Kami dari Badan Anggaran (Banggar) sudah menyurati sebelumnya ke Ketua DPRD, jika undangan rapat itu tidak sah, dengan alasan rapat Banggar dan gabungan komisi tak kuorum, namun tetap dilanjutkan ke paripurna,” papar Bresman.

Dia mengatakan, ini sudah tidak sesuai aturan lagi, seharusnya pimpinan DPRD merekomendasikan Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwal ulang mulai dari Banggar, gabungan komisi sampai pengambilan keputusan. Menurut Bresman, apabila itu disetujui, yakin rapat paripurna Ranperda akan kuorum.

Sambung Marsono, Ketua DPRD tidak pernah mencari solusi untuk menyelesaikan, malah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru berdampak disharmonis antara dewan dan Pemkab Humbahas.

“Bayangkan saja seorang Ketua DPRD berbicara ke anggota, bukan kalian yang mengatur saya. Kemudian, saya malah disuruh oleh Ketua untuk bimbingan teknis (bimtek) tentang aturan. Saya jawab tak perlu bimtek. Kita buktikan siapa yang benar, Ketua DPRD atau saya tentang aturan ini,” tandas Bresman.

Sementara Guntur menambahkan, Ketua DPRD terlalu memaksakan rapat paripurna dengan sebenarnya dan masih ada waktu. Pertama, dikembalikan kepada Banmus untuk menjadwalkan, justru Ketua DPRD mengambil suara, sementara masih ada waktu sampai 10 Juli mendatang.

Togu menambahkan, rapat paripurna dianggap cacat hukum dengan alasan tidak sesuai aturan. Disebutkannya, dengan 2 kali tidak kuorum seperti rapat Banggar dan gabungan komisi, usulan pada rapat paripurna ini tidak diakomodir Banmus untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mengenai pertanggungjawaban APBD 2019. Justru Banmus mengembalikan agar di Banggar dibahas.

“Pansus itu penting untuk membahas lebih detail lagi tentang pertanggungjawaban APBD 2019. Ranperda APBD 2019 tidak sesuai isi dari hasil kesepakatan bersama antara dewan dan pemerintah. Di antaranya, tentang penghapusan pengadaan mobil dinas Bupati dan Sekda dengan anggaran mencapai Rp 2,2 miliar,” tukasnya.

Sekretaris Partai Gerindra ini menuturkan, terkait ketidakhadiran mereka sebenarnya telah komplit.

“Ketua DPRD suka-suka membuat rapat, padahal semua ada aturannya. Dan semua sudah diatur, baik itu di Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” pungkasnya.

“Untuk itu, masyarakat Humbahas agar paham dan tidak menuduh kami ini tak pro rakyat dan pembangunan. Tetapi kami mempunyai moral dan murni menjalankan tugas yang telah diamanahkan rakyat dengan menjalankan sesuai aturan di lembaga DPRD. Kami tidak mau dibilang ada neko-neko, telah mendapatkan jatah proyek atau apa pun itu,” tambah Bresman.

Mereka juga mengancam, akan menyurati Ketua DPRD untuk melayangkan surat mosi tak percaya, jika kedepannya aturan tidak dijalankan Ramses.

“Kedepannya kita akan layangkan surat mosi tak percaya. Namun dengan ketidakhadiran kami ini, juga sudah mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD,” pungkas Ramses.

Disinggung hal ini akan dibawa ke kode etik dewan, Bresman dengan senang hati menjawabnya.

“Dengan senang hati saya siap, apalagi kawan-kawan ini. Tetapi coba tanyakan ke Ketua DPRD kode etik sudah disahkan atau belum,” ujar Bresman.

Dia menilai, dalam tata tertib (tatib) dewan yang dikutip dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 justru menjadi pertanyaan. Disebutkan tatib itu sampai saat ini belum diparipurnakan atau dinomorkan, padahal fungsi dewan sudah berjalan 9 bulan sejak PP itu dikeluarkan.

“Tatib saja belum ada nomornya, jadi Ketua DPRD jangan bawa-bawa tatib,” ungkap Bresman.

Sementara itu, Ramses Lumbagaol menilai, mosi tak percaya yang dilakukan 11 anggota dewan itu merupakan pengalihan isu saja.

Menurutnya, selama rapat paripurna dirinya tidak pernah melakukan hak kekuasaannya, melainkan menjalankan sesuai aturan.

“Tatib mana yang saya langgar. Dan otoriter apa yang saya lakukan, ini hanya pengalihan isu,” katanya via telepon seluler. (DS)