11 Anggota DPRD Siantar Protes Kebijakan Pimpinan Dewan Terkait Hal Ini

Sejumlah anggota DPRD Siantar saat dikonfirmasi wartawan. 

Siantar, Lintangnews.com | Isu DPRD Kota Siantar ‘terpecah’ tampaknya semakin mengemuka ke publik.

Di bawah kepemimpinan Timbul Lingga selaku Ketua DPRD, sejumlah tahapan yang ada sesuai tata tertib (tatib) disebut sudah sering tidak dijalankan.

Ada sistem atau kebiasaan yang dihilangkan dalam hal menetapkan agenda di DPRD. Seyogyanya, setiap ada yang akan diagendakan di DPRD, seharusnya terlebih dahulu dibahas pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

“Pada paripurna semalam, belum ada rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Seharusnya, ada dulu rapat itu, pimpinan itu kan pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi, ketika mau rapat Badan Musyawarah (Banmus) menjadwalkan rapat paripurna, ya dipanggil. Itu idealnya, apa pun program dan agenda kedepan,” sebut Ketua Fraksi NasDem DPRD Siantar, Frans Herbert Siahaan didampingi Ketua Fraksi Gerindra, Netty Sianturi dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ilham Sinaga,  serta sejumlah anggota dewan, Selasa (15/11/2022).

Sambungnya, ketika rapat Banmus digelar tanpa ada rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, Frans menilai, tidak ada artinya mereka sebagai Ketua Fraksi saat ini.

“Hari ini kami hadir. Kemarin kami kira, agenda-agenda paripurna itu sudah selesai, tetapi kebetulan pula tidak quorum. Padahal, kami tidak sengaja, karena kami juga memiliki urusan di partai dan konstituen” ujar Ketua Partai NasDem Siantar ini.

Ia menegaskan, sebagai anggota DPRD Siantar, siap menjalankan tugas pokok dan fungsi. “Kami tetap menginginkan rapat-rapat di DPRD ini bisa berjalan lebih baik kedepannya. Kami siap. Tetapi ketika seperti ini, kami bingung, hadir tetapi orang tidak ada disini. Padahal, asumsi kita ada rapat pimpinan hari ini,” ungkapnya.

Frans berharap, pimpinan DPRD dapat bersinergi dengan pimpinan fraksi. “Jadi jujur, kami berharap agar pimpinan DPRD bisa berpikir ulang, supaya kedepan sinergi antara sesama DPRD bisa berjalan lebih bagus. Artinya, kami tidak perlu mengajari mereka pimpinan DPRD, karena mereka sudah pintar-pintar mengenai itu,” sebut anggota Komisi II DPRD Siantar ini.

Ketika disinggung apakah mereka tidak mengetahui ada pembukaan rapat paripurna yang digelar, Senin (14/11/2022), Herbert menilai, idealnya itu harus dibahas terlebih dahulu.

“Kalau disebut tidak mengetahui, artiny, harusnya ada dulu rapat pimpinan DPRD dan rapat pimpinan fraksi, apa yang mau dibahas,” tuturnya.

Frans mengutarakan, situasi serupa sering terjadi, seperti terkesan tidak menghargai ketua-ketua fraksi di DPRD Siantar. “Ini sudah sering terjadi, bukan kali ini saja, tiba-tiba tanggal 8 rapat Banmus, tetapi undangannya tanggal 8, bagaimana seperti itu,” tambahnya.

Mengenai pembahasan Rancangan APBD tahun 2023 yang semakin mepet waktunya, atau sudah harus disahkan oleh DPRD dan Wali Kota di akhir bulan November 2022, Frans mengakui, pihak legislatif mengalami kehilangan waktunya sebahagian.

“Kan lucu, kalaupun kemarin tidak quorum, ya sekarang kan bisa dijadwalkan lewat rapat Banmus lagi. Atau kalau semalam, karena tak quorum, mau sampai tengah malam, kan boleh dijapri semua, supaya bisa di Banmus kan lagi sebelum pukul 00.00 Wib. Rapat pimpinan, langsung Banmus, hari ini pun bisa langsung dikerjakan, gak kehilangan waktu kita kan. Ini kok pimpinan malah agenda ke luar kota,” sebut Frans.

Hal senada juga disampaikan Ilhamsyah Sinaga. Ia mengamini, ada tahapan yang dihilangkan dan tidak melibatkan ketua-ketua fraksi.

“Seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, tanggal 8 undangannya, tanggal 8 juga langsung Banmus. Pada kebiasaan itu kan rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi dulu. Terkadang memang, seperti yang dikatakan tadi sudah sering. Dengan ini i mau menyatakan, kami ini juga anggota DPRD. Ini ada 11 orang kami, anggota DPRD juga. Dan DPRD ini kan kolektif kolegial,” ucap anggota Komisi I DPRD Siantar ini.

Kolektif kolegial, kata Ilham, merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan. “Jadi, ayo lah kita harus membangun semangat kebersamaan itu,” ujarnya.

Dengan semakin sempitnya waktu pembahasan, tentunya kualitas APBD tahun 2023 akan diragukan bisa maksimal dinikmati masyarakat. Untuk itu, Ilham bersama Frans dan Netty plus Jon Kennedi Purba yang baru menyampaikan surat pengunduran dirinya dari Fraksi PAN Persatuan Indonesia menyampaikan meminta maaf.

“Pada kesempatan ini, kami juga secara pribadi dan secara fraksi, memohon maaf kepada masyarakat. Tetapi yakin lah, kami tidak mempunyai niat untuk mencederai kepercayaan yang diberikan masyarakat. Ini semata-mata menjadi pembelajaran kedepannya. Ini supaya apa yang kita bahas ke depan, hasilnya bisa lebih baik kepada masyarakat. Kita boleh berpolitik, tetapi di DPRD yang kolektif kolegial, harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat,” tutup Ketua Partai Demokrat Siantar ini. (Elisbet)