13 Ranperda Usul Bupati Simalungun dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD Disepakati

Wakil Bupati, Amran Sinaga dan Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba usai penandatanganan kesepakatan.

Simalungun, Lintangnews.com | DPRD dan Pemkab Simalungun sepakati 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun, Jalan Jan Horailam Saragih, Kecamatan Raya, Rabu (8/5/2019).

Anggota DPRD Simalungun, Usmayanto selaku juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengatakan, setelah melakukan pembahasan dan pertimbangan penjelasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas usul program pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati Simalungun, makan disepakati program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2019.

Program pembentukan Peraturan Daerah tersebut memuat daftar urutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas tahun 2019 berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan terdiri dari 13 Ranperda usul Bupati Simalungun dan 1 Ranperda inisiatif DPRD Simalungun.

Ke13 Ranperda usul Bupati Simalungun yaitu, Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2018, Ranperda tentang perubahan APBD TA 2019, Ranperda tentang APBD TA 2020, Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, Ranperda tentang pengawasan dan pengendalian serta klasifikasi jalan.

Kemudian, Ranperda tentang penyelenggaraan dan retribusi di bidang meterologi legal, Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Simalungun tahun 2016-2021, Ranperda tentang perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Ranperda tentang pemekaran kecamatan di Kabupaten Simalungun, Ranperda tentang rencana induk daerah pariwisata, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031, Ranperda tentang rencana detail tata ruang perkotaan Perdagangan sekitar KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun tahun 2019-2039 dan Ranperda tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan prioritas di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Satu lagi Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Simalungun yaitu, Ranperda tentang tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Simalungun. (zai)