2.000 Orang PTT akan Dirumahkan, Ini Sikap Forum Honor Simalungun

Forum Honor Simalungun Berjuang saat foto bersama usai melakukan rapat.

Simalungun, Lintangnews.com | Selasa (13/11/2018) diadakan diskusi bersama antara pengurus Forum Honor Simalungun Berjuang terdiri dari Forum Guru Honor Simalungun,  Forum Kesehatan Honor Simalungun dan Forum Honor Dinas Perhubungan dihadiri sekitar 50 orang.

Pertemuan ini dilakukan untuk menyikapi isu pemecatan atau merumahkan sekitar 2.000 orang Pegawai Tidak Tetap PTT (PTT) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Simalungun.

Menyikapi hal itu, Rabu, (14/11/2018) masing-masing pengurus dan koordinator akan mempertanyakan langsung Kepala Dinas masing-masing terkait isu pemecatan sekitar 2.000 orang PTT. Dan melanjutkan konfirmasi ke Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Simalungun terkait hal tersebut.

Ganda Armando Silalahi selaku Koordinator FHSB melalui pesan tertulisnya menyerukan kepada seluruh tenaga honorer untuk bersatu memperjuangkan haknya. Ini karena Pemkab Simalungun tidak bisa semena-mena memecat mereka.

“Pemerintah harus memikirkan masa depan para PTT Kabupaten Simalungun terutama jatah hidup dan pemecatan ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Pemkab Simalungun juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan gaji 6 bulan Juli sampai Desember 2016 dan pengurangan gaji tahun 2018,” paparnya.

Ia juga mempertanyakan adanya mekanisme dalam  pengurangan tersebut. “Siapa yang dipertahankan?, syaratnya apa dan jumlahnya berapa?  Karena selama ini, mekanisme rekrutmen itu tidak pernah ada. Dinas-dinas terkait dengan seenaknya saja menerima PTT tanpa mempertimbangkan analisa kebutuhan. padahal rekrutmen ini bertentangan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005,” papar Ganda.

Dalam hal ini, disebutkannya, Forum Honor Simalungun Berjuang akan melakukan perlawanan secara hukum dan turun ke jalan jika mekanisme pengangkatan PTT Simalungun tidak memakai mekanisme perekrutan.

Ia juga berharap DPRD Kabupaten Simalungun lintas Ffraksi berjuang untuk mempertimbangkan nasib ribuan pegawai tidak tetap yang ada di Pemkab Simalungun. “Karena mereka juga butuh hidup,” tandasnya. (rel)