21 Anggota DPRD Siantar Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Hefriansyah

Para anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota, Hefriansyah.

Siantar, Lintangnews.com | Sebanyak 21 orang Anggota DPRD Kota Siantar mengajukan hak interpelasi untuk Wali Kota, Hefriansyah Noor, Rabu (8/1/2020).

“Saat ini yang hadir memang ada 13 orang, tetapi tadi 4 orang yang scan tanda tangan dengan persetujuannya yakni, Lulu Purba, Boy Warongan, Metro Hutagaol dan Dedi Manihuruk,” ujar Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi.

Ini disampaikan Mangatas usai pertemuan di ruang gabungan Fraksi bersama 13 anggota dewan lainnya yakni, Denny Torang Siahaan, Netty Sianturi, Rini Silalahi, Hendra Siahaan, Daud Simanjuntak, Suwanto Pakpahan, Ilham Sinaga, Bintar Saragih, Irwan Batubara, Alex Panjaitan, Ronald Tampubolon, Rabu (8/1/2020) sekira pukul 17.00 WIB.

“Untuk lainnya seperti Ketua Fraksi Nasdem bilang pasti akan tanda tangan, jadi kita sudah ke arah 21 orang. Artinya sudah 1/2 N tambah 1,” ujarnya.

Menurut Mangatas, aturan hak interpelasi ini sudah bisa diajukan dengan minimal 5 orang dari 3 Fraksi di DPRD. Namun, karena banyak anggota dewan yang menginginkan, sehingga cukup banyak yang mengajukan.

Mangatas menyatakan, hal interpelasi ini diperbuat mengingat banyak kebijakan Wali Kota yang telah meresahkan publik.

“Ada 6 poin yang sudah kita temukan. Salah satunya Peraturan Wali Kota (Perwa) yang telah membuat kerugian negara sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 46 miliar di tahun 2018. Yang tidak adanya P (Perubahan) APBD 2018,” tandasnya.

Mangatas menuturkan, jika sebenarnya tidak hanya 6 poin itu saja sebagai alasan untuk mengajukan hak interpelasi.

“Nanti setelah permintaan hak interpelasi sudah kita ajukan ke pimpinan DPRD dan paripurnakan, pasti kita akan menemukan lebih banyak lagi kebijakan yang meresahkan. Seperti pencopotan pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) namun menyalahi, sehingga diangkat lagi,” katanya.

Diketahui 6 poin sebagai hak interplasi 21 anggota dewan itu yakni pertama mengenai pengangkatan Lurah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu, proses pencopotan Budi Utari Siregar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Siantar dan adanya Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar.

Kedua, penggunaan Lapangan Adam Malik dan lokasi Gelanggang Olahraga (GOR) yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1989. Kemudian, gagalnya penetapan Perda P-APBD tahun 2018. Penghapusan Prasati Merah Putih pertama kali dikibarkan di Lapangan Parkir Pariwisata Jalan Sutomo.

Selanjutnya, keberadaan Tugu Sangnaualuh yang tidak ada tindak lanjutnya dan terakhir adanya temuan BPK Perwakilan Sumut sebesar Rp 46 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, diketahui sebelumnya adanya anggota dewan yang menyuarakan hak interpelasi, yakni Ferry Sinamo diketahui tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kita pun heran kenapa dia tidak ada, yang lain juga di scan tanda tangannya mau. Tetapi ini bukan kaleng-kaleng,” ujar Rini saat diwawancarai.

Sementara itu Fery Sinamo yang diwawancarai wartawan melalui telepon menyatakan, dirinya mendukung gerakan tersebut. Hanya saja dirinya saat ini sedang di Jakarta. “Nanti pulang kan bisa saya tandatangani,” ujarnya. (Akbar)