Hasil Pembahasan Tak Direkomendasikan, Pansus LKPj Bupati Simalungun Disinyalir Ditawari Rupiah

Suasana pembahasan LKPj Bupati Simalungun tahun 2020.

Simalungun, Lintangnews.com | Sejumlah kegiatan Pemkab Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2020 yang menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Simalungun pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati JR Saragih tak dimasukan dalam rekomendasi.

“Seperti mengenai penanganan sampah yang dikelola 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar itu tak dimasukan ke dalam rekomendasi,” ungkap salah seorang anggota DPRD Simalungun saat ditemui, Jumat (23/4/2021) kemarin.

Selain itu, terkait peningkatan distribusi penyediaan air dengan dana sebesar Rp8 miliar, penyediaan air minum sanitasi Rp1,6 miliar serta peningkatan distribusi air dan penyediaan pengelolaan air juga tak masuk dalam rekomendasi.

“Kemudian mengenai 2 orang oknum tenaga kesehatan (nakes) yang selama 2 tahun tak bertugas di unit kerjanya, karena diperbantukan di salah satu Rumah Sakit (RS) swasta Juga tak ada dimasukan ke dalam rekomendasi. Bisa kalian cek di dalam rekomendasi yang sudah diterbitkan Pansus,” sebut anggota dewan yang minta namanya tak dituliskan.

Sejumlah kegiatan tahun 2020 yang disoroti pada pembahasan LKPj di ruang Badan Anggaran (Banggar) dan berlangsung selama seminggu lebih, namun tidak dimasukan ke dalam rekomendasi, karena Pansus DPRD Simalungun diduga ditawari uang.

“Ditawari sebesar Rp 36 juta Pansus untuk memuluskan rekomendasi itu,” ungkap anggota DPRD Simalungun ini saat ditemui di Kota Siantar, Jumat (23/4/2021) sekira pukul 19.30 WIB.

Uang itu ditawarkan sehari menjelang penerbitan rekomendasi oleh Pemkab Simalungun (eksekutif) melalui salah seorang pejabat eselon II yang turut hadir saat pembahasan.

“Ditawarkan hari Selasa sore ketika proses penyusunan rekomendasi. Kalau paripurna penyampaian dan pembacaan rekomendasi besoknya hari Rabu,” bebernya sembari menyebutkan, sebagai pembaca rekomendasi adalah anggota dewan, Juarsa Siagian.

Sementara, Jon Suka Jaya Purba selaku koordinator eksekutif kepada wartawan, justru balik bertanya. “Siapa yang menawarkan,” tanya Asisten III itu.

Saat disebut bahwa yang menawari diduga pihak eksekutif, Jon Suka mengaku tidak tau dan itu di luar sepengetahunnya. “Kalau itu di luar sepengetahuan saya. Saya kan hanya melemparkan pertanyaan dari Pansus untuk dijawab OPD,” katanya.

Terpisah, Ketua Pansus DPRD Simalungun, Binton Tindaon melalui telepon selulernya kepada wartawan menegaskan sama sekali tidak ada ditawarkan sejumlah uang.

“Tidak ada ditawarkan. Kecil kali segitu. Dan lagian zaman sekarang ini tidak ada yang berani begitu. Sekarang ini harus mengambil posisi aman,” jelas Binton sembari mengatakan siapa yang bilang itu dan kalau ada api, ada asap. Artinya, kalau ada isu itu, berarti ada yang bilang.

Ditanya mengenai sejumlah kegiatan yang disoroti salah satunya mengenai penanganan sampah tidak dimasukan ke dalam rekomendasi, Binton menyampaikan nanti di agenda Laporan Pertanggung jawaban (LPj) kembali dibahas.

“Kalau saat ini kan (Pansus) soal kinerja. Artinya, kalau kegiatannya bagus. Cuma, besaran anggarannya sebanyal itu yang kurang logika dan efektif hanya untuk 2 Kecamatan,” jawab politisi Partai Golkar ini.

Binton menambahkan, nanti ketika agenda LPj keuangan dinyatakan besaran anggarannya tidak rasional, karena hanya di 2 Kecamatan dananya mencapai Rp 5 miliar. “Jadi, kita berbuat untuk yang terbaik dan tidak berani bermain-main,” tandasnya.  (Zai)