Tobasa, Lintangnews.com | Puluhan wartawan geruduk kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) mengkritik pembangunan dan pengawasan yang mandek di daerah itu, serta keterbukaan informasi publik, Rabu (5/12/2018).
Ada pun kritik dimaksud terkait pengawasan DPRD diduga mandul, jabatan Plt Setdakab hampir 3 tahun, mempertanyakan keberadaan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan mengapa begitu sulit mendapatkan informasi.
Selanjutnya mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), program anggaran yang sudah dan akan berjalan, termasuk terkait aset Pemkab Tobasa. Kemudian mengenai Peraturan Daerah (Perda) Perijinan dan mempertanyakan adakah Bagian Kehumasan DPRD.
Kemudian mempertanyakan dukungan Pemkab Tobasa terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wartawan juga mempertanyakan apakah ada penertiban dan disiplin ASN di lingkungan Pemkab Tobasa, dan legalitas jabatan Sekdis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sesuai janji Bupati tidak akan mengimport ASN dari luar Tobasa.
Serta efektifitas anggaran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindakop), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pertanian (Distan) terkait dana bergulir dan out put bagi masyarakat.
Namun aksi solidaritas wartawan itu tidak dapat disambut Ketua DPRD Tobasa Boyke Pasaribu maupun anggota dewan. Pasalnya seluruh anggota dewan tidak ada di ditempat, karena sedang reses. Kedatangan wartawan hanya disambut Sekwan, Resman Sirait.
Begitu juga dengan Bupati Tobasa, Darwin Siagian tidak dapat menyambut aksi wartawan. Sebab sedang ada tugas luar di Kota Medan, sehingga sebagai perwakilan yang menyambut Kabag Humas dan Kepala Dinas Kominfo, Lalo Hartono.
Aksi itu rencananya akan dilanjutkan pada tanggal 13 Desember 2018 nanti sehubungan dengan peringatan Hari Korupsi. (asri)
