APH Didesak Usut Anggaran Pemkab Simalungun Cari Korban KM Sinar Bangun

Panglima TNI saat berjabat tangan dengan Bupati Simalungun, JR Saragih di Pelabuhan Tigaras pasca peristiwa upaya pencarian para korban KM Sinar Bangun.

Simalungun, Lintangnws.com | Aparat Penegak Hukum (APH) didesak usut penggunaan BTT (Biaya Tak Terduga) sebesar Rp 5 miliar yang digelontorkan Pemkab Simalungun untuk pencarian korban Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Perairan Danau Toba yang belum ditemukan hingga saat ini.

“Pengusutan dilakukan jika penggunaan sebesar Rp5 miliar diduga mengambang. Ini terkait ada pernyataan seorang anggota DPRD Simalungun. APH sudah saatnya melakukan pengusutan,” kata seorang praktisi hukum, WS kepada wartawan, Senin (1/10/2018).

Diketahui, selama proses pencarian korban dan bangkai KM Sinar Bangun ada didirkan posko di Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean dan sebagai panitia Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun.

Dirinya juga menilai, Kepala BPBD Simalungun juga perlu diperiksa agar semuanya terang benderang. Menurutnya, jangan sampai dana untuk pencarian  KM Sinar Bangun justru dipermainkan. Apalagi, pencarian diberhentikan, sementara 164 orang lagi belum ditemukan.

Data diperoleh dari sumber di BPBD  Simalungun, untuk biaya dua dapur umum di Pelabuhan Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, dan Pamatang Raya, serta kapal untuk pencarian penumpang yang hilang menelan sebesar Rp 235 juta.

Rinciannya, untuk biaya dapur umum di Tigaras sebesar Rp 66,3 juta juta lebih dan di Pamatang Raya Rp 96,8 juta. Sementara biaya sewa kapal untuk pencarian penumpang sebesar Rp 72 juta.

Diketahui, kapal yang digunakan selama proses pencarian penumpang KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba merupakan milik PT Japfa berwarna orange dan Basarnas.

Ketua Panitia yang juga Kepala BPBD Simalungun. Mudahalam Purba, melalui pesan singkat, justru terkesan buang badan. “Sama Kominfo saja lae. Hubungi Kominfo untuk hal ini lae,” tulisnya melalui pesan singkat.

Kadis Kominfo, Akmal Siregar mengatakan, bahwa dapur umum dibuat juga dari Pemkab dan Japfa hanya memberikan kontribusi.

“Kalau didirikan, di sebelah mananya? Entah di danaunya? Kalau di darat, di mananya dan tentunya ada labelnya dibuat. Tanya saja sama yang memberikan kontribusi. Karena, kan kalau orang yang menyumbang, pasti ingin ada namanya,” kata Akmal.

Disinggung mengenai biaya kapal, padahal kapal yang digunakan milik JAPFA. Akmal, justru menyatakan, nanti dipertanyakan. “Kapal nanti kita tanyakan. Jenis apa, isi solar berapa liter, beli di mana,” jelasnya.

Sbelumnya, BTT sebesar Rp 5 miliar yang digelontorkan Pemkab Simalungun untuk proses pencarian korban KM Bangun, diduga mengambang.

“Sebesar Rp 5 miliar digelontorkan Pemkab Simalungun diduga masih mengambang,” kata Anggota DPRD Simalungun, Pantas Sitanggang saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (30/9/2018).

Pasalnya, dua dapur umum yang didirikan selama proses pencarian berlangsung, ternyata merupakan bantuan dari PT Japfa. “Itu bantuan dari PT Japfa. Bukan dari Pemkab Simalungun,” sebut politisi Partai Golkar ini.

Diketahui, kedua dapur umum tersebut digunakan untuk area memasak beragam makanan dan diperuntukan bagi keluarga korban dan para petugas yang melakukan proses pencarian.

“Logistik seperti telur dan beras juga dari PT Japfa. Hanya saja PT Japfa beranggapan seperti tak ada bantuan yang diberikan. Padahal, ada,” jelas Pantas.

Bahkan, helikopter yang digunakan Basarnas mengelilingi permukaan Danau Toba untuk mencari korban juga milik PT Japfa.

“Artinya, kita berterima kasih juga kepada Japfa. Pengakuan pejabat utama PT Japfa, jika selama proses pencarian berlangsung, menggelontorkan dana sebesar Rp 2-3 miliar. Itu mulai dari logistik seperti telur, beras, helikopter, dua dapur umum dan kapal. Seperti tak ada bantuan Pemkab,” tandasnya. (zai)