BST Tahap II akan Disalurkan, Dicurigai Banyak Penerima Bantuan Sebelumnya Bukan Keluarga yang Membutuhkan

Rapat Komisi I DPRD Siantar dengan Dinas Sosial P3A

Siantar, Lintangnews.com | Seluruh penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diminta untuk diganti.

Karena dicurigai banyak penerima tahap pertama yang disalurkan di akhir Agustus lalu, bukan lah keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan itu, jika dibandingkan kondisi keluarga lain yang lebih membutuhkannya.

Pemko Siantar berencana menyalurkan kembali bantuan tahap kedua pada bulan Desember nanti.

Hal itu diungkapkan Kadis Sosial Pariaman Silaen dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) P-APBD tahun 2021 dengan Komisi I DPRD Siantar, Rabu (22/9/2021).

Seperti diketahui, pada akhir Agustus lalu, Pemko Siantar telah menyalurkan jenis bantuan ini ke sebanyak 4.197 Kepala Keluarga (KK) melalui Kecamatan masing-masing.

Menyikapi rencana itu, Anggota Komisi I, Tongam Pangaribuan meminta agar penerima bantuan tahap kedua itu nantinya adalah keluarga yang belum masuk daftar penerima bantuan tersebut pada tahap pertama.

Usulan itu, kata Tongam, untuk memenuhi asas keadilan. Sebab selain masih banyak warga terdampak PPKM belum menerima jenis bantuan itu di tahap pertama, ia juga mencurigai penerima di tahap sebelumnya bukan lah keluarga yang benar-benar membutuhkan, jika dibandingkan kondisi keluarga lain yang lebih membutuhkannya.

“Kami mohon jangan lagi orang yang sama dapat. Jangan lagi 4.197 orang yang sudah kebagian di tahap pertama, itu lagi yang menerima di tahap kedua. Ganti lah orangnya yang mendapat. Karena banyak keluhan masyarakat ‘kok kami tidak dapat?’, maksud kami supaya semua bisa menikmati,” sebut Tongam.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I yang lain, Ilham Sinaga mengenai tidak validnya nama penerima bantuan pada tahap pertama, jika disandingkan dengan kriteria yang berhak menerimanya.

Namun sayangnya, Pariaman menolak permintaan Komisi I. Menurutnya berdasarkan pengalaman penyaluran bantuan di Dinsos P3A Siantar, yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah menambah jumlah penerima bantuan untuk tahap kedua.

“Biasanya berdasarkan pengalaman kami, Ketua, itu biasanya ada peningkatan jumlah penerima,” jawab Pariaman.

Terkait data penerima bantuan, Pariaman menyampaikan, hal itu merupakan usulan dari Kelurahan yang diteruskan ke Kecamatan.

Rapat pembahasan anggaran dengan Dinas Sosial P3A itu dipimpin Ketua Komisi I, Andika Prayogi Sinaga dan diikuti sejumlah Anggota Komisi l lainnya. (Elisbet)

.