Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar Keuangan Ranperda P-APBD 2022

Bupati Humbahas, Dosmar Bnajarnahor menyampaikan nota pengantar keuangan Ranperda tentang P-APBD tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD.

Humbahas, Lintangnews.com | Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor menyampaikan nota pengantar keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)) tentang P-APBD tahun anggaran (TA) 2022 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (26/9/2022).

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, serta dihadiri Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan, Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing, Wakapolres, Kompol D Pinem dan lainnya.

Dosmar menyampaikan, berdasarkan ketentuan pasal 316 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa P-APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal.

Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Ketiga, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Keempat, keadaan darurat dan kelima keadaan luar biasa.

“Mendasari kelima ini, penyusunan program kegiatan yang dituangkan dalam Ranperda P-APBD diarahkan untuk sinkronisasi pergeseran anggaran yang telah diakomodir dalam perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD,” sebutnya.

Dosmar menyampaikan, dukungan penanganan Covid-19 dan dampaknya, pelaksanaan vaksinasi, penganggaran iuran jaminan kesehatan nasional, belanja wajib untuk penanganan dampak inflasi, serta pembangunan infrasruktur yang prioritas dan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

“Seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Ranperda P-APBD ini hendaknya dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi dan berazaskan efesiensi, tepat guna dan tepat waktu. Dan diharapkan mempu menjadi stimulus bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat dari pendemi Covid-19,” paparnya.

Termasuk upaya dalam mengantisipasi dampak laju inflasi yang salah satunya dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara langsung berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas secara umum.

Dijelaskan Dosmar, jumlah APBD 2022 sebesar Rp 1.039.563.285.496 dan pada Rancangan P-APBD naik menjadi Rp 1.079.303.551.749 atau naik 3,82 persen. Kenaikan itu antara lain karena pertambahan penerimaan pembiayaan yaitu pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

Dimana penerimaan pembiayaan pada APBD 2022 sebesar Rp 31.733.885.446, pada Rancangan P-APBD menjadi Rp 139.761.733.451 bertambah Rp 108.027.848.005 atau naik sebesar 340,42 persen.

Bupati juga menguraikan beberapa hal pokok yang mencerminkan susunan Rancangan P-APBD 2022. Pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD 2022 Rp 1.010.829.400.050 turun menjadi Rp 942.541.818.298 berkurang 6,76  persen.

Berkurangnya anggaran pendapatan daerah disebabkan penyesuaian beberapa anggaran pada pos pendapatan transfer salah satunya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perdagangan Rp 50 miliar tidak disetujui Kementerian terkait.

Alokasi DAK non fisik-BOS reguler berkurang Rp 4.660.600.000. Namun pada pendapatan dari sektor dana bagi hasil (DBH) mengalami kenaikan Rp 3.538.457.000. Belanja Daerah yang dianggarkan Rp 1.039.563.285.496 naik menjadi Rp 1.079.303.551.749 atau naik 3,82 persen. Pembiayaan netto yang dianggarkan Rp 28.733.885.446 naik menjadi Rp 136.761.733.451 atau naik 375,96 persen.

Selanjutnya Dosmar menguraikan struktur belanja daerah. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Pada APBD 2022 sebesar Rp 670.907.546.086, namun Rancangan P-APBD menjadi Rp 686.374.211.703 atau naik 2,31 persen. Kenaikan belanja operasi tersebut antara lain untuk mengakomodir belanja penanganan Covid-19 dan dampaknya, vaksinasi, pemberian bantuan sosial sebagai penanganan dampak inflasi dan pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Pada APBD 2022 sebesar Rp 192.332.165.510, pada Rancangan P-APBD menjadi Rp 215.173.153.870 atau naik 11,88 persen.

Kenaikan tersebut untuk mangakomodir belanja modal untuk akreditasi RSUD Dolok Sanggul. Kemudian, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan penganggaran belanja modal pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi. Sebelumnya pada APBD 2022 sebesar Rp 8.800.000.000, pada Rancangan P-APBD Rp 10.225.327.276 atau bertambah 16,20 persen.

“Ini diakibatkan realokasi anggaran dana pendamping DAK fisik bidang perdagangan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak dapat direalisasikan, sehingga dialokasikan pada belanja tidak terduga. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada APBD 2022 Rp 167.523.573.900 tidak mengalami perubahan pada P-APBD,” jelasnya.

Kemudian Dosmar menjelaskan, minggu depan sudah memasuki triwulan keempat dalam tahun anggaran 2022. Maka dalam penyusunan P-APBD ini sama-sama menghindari penganggaran kegiatan yang menyita waktu yang relatif lama.

“Namun dengan kerja sama yang bersinergis antara pemerintah dan semua elemen masyarakat, pelaksanaan P-APBD 2022 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” kata Dosmar mengakhiri. (JS)