Camat Kualuh Hulu Labura Disebut Langgar Kode Etik ASN   

Camat Kualuh Hulu, Samsul Tanjung (baju putih) menggunakan mobil dinasnya nopol BK 1245 U menyerahkan alat peraga balon kepada tim suksesnya di Desa Terang Bulan.

Labura, Lintangnews.com | Camat Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Samsul Tanjung menggunakan Toyota Rush Silver mobil dinas nomor polisi (nopol) BK 1245 U diduga membawa alat peraga salah satu pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati menuai kritikan warga dan DPRD setempat.

Terlihat jelas penyebaran alat peraga Balon Bupati dan Wakil Bupati itu memanfaatkan dan menggunakan fasilitas negara yaitu kenderaan dinas milik Pemkab Labura.

Berdasarkan foto dan video durasi mencapai 10 menit dari salah satu Balon Wakil Bupati, jika Samsul Tanjung menyerahkan spanduk untuk tim sukses (TS) nya di Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Rabu (10/6/2020) kemarin.

Ketua DPRD Labura, Ali Tambunan mengatakan, penggunanan mobil dinas Pemkab Labura membawa alat peraga salah satu balon Bupati dan Wakil Bupati jelas menyalahi.

“Tidak boleh, itu sudah salah. Fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan untuk membawa alat peraga kandidat balon kepala daerah,” ungkapnya.

Ali menuturkan, keteledoran Camat Kualuh Hulu ini akan mereka tindaklanjuti pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Labura karena berkaitan dengan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika ini sudah diketahui dan salah satu temuan Bawaslu menyatakan telah melanggar ketentuan dan peraturan, akan kita lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kan supaya tidak menular kepada ASN lainnya,” kata Ali.

Sementara Samsul Tanjung saat dikonfirmasi wartawan via telepon seluler menyebutkan, tidak ada salahnya kalau ada orang minta tolong menitipkan membawa alat peraga balon Bupati dan Wakil Bupati. “Memang ada dititipkan, barang itu akan dibawa ke Kota Batu,” katanya.

Ditanya siapa yang menitipkan alat peraga itu, spontan Samsul mengatakan, tidak kenal, bahkan penitipan barang itu tidak ada perintah dari orang lain.

“Tak kenal siapa menitipkan alat peraga itu, ada yang minta tolong dibawakan, apa salahnya. Penerima alat peraga di Kota Batu saya juga tidak tau, ada yang menunggu di sana, mungkin temannya,” sebut Samsul.

Ketika ditanya apakah boleh menitip alat peraga balon menggunakan mobil dinas, Samsul kembali berdalih. “Namanya orang minta tolong, sambil membawakan apa salah nya, ya sudah ya,” katanya sambil mematikan telepon selulernya.

Tokoh Masyarakat Kampung Pajak Labura, Ali Ahmad Ritonga mengecam adanya informasi oknum ASN menggunakan fasilitas negara membawa dan menyebarkan alat peraga salah satu pasangan balon.

“Dia itu sampai saat ini masih jabatan Camat dan seorang ASN, gajinya dari  megara masih diterimanya. Ini kan sudah jelas kita lihat baliho dan spanduk terpampang dimana-mana, apakah Bawaslu Labura tidak mengetahui jabatan Camat sebagai kepala wilayah Kecamatan tertulis Balon Wakil Bupati,” tegas Ali, Sabtu (13/6/2020).

Menurutnya, sesuai pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Sementara di pasal 9 ayat 2 menyebutkan, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (parpol).

“Dalam UU Pilkada, ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon,” paparnya.

Ali menuturkan, ada 9 kode etik ASN yang tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017 yaitu, dilarang melakukan pendekatan terhadap parpol, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya maupun orang lain sebagai balon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, ASN juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial (medsos).

“ASN juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan parpol. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat,” papar Ali mengakhiri. (Sofyan)