Desakan Tutup PT TPL Hendaknya Dibawa ke APH Disertai Bukti dan Fakta

Aliansi masyarakat di Toba menyerukan penutupan PT TPL.

Toba, Lintangnews.com | Adanya desakan tutup PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL) oleh aliansi masyarakat  di Kabupaten Toba sangat dibenarkan Undang-Undang (UU)  tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun dalam hal ini sejatinya dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), sebab dalam tuntutan aksi dinyatakan perusahaan terindikasi telah melanggar berbagai aturan.

“Kalau yang disuarakan adalah benar-benar kepentingan masyarakat tentu bermanfaat. Ttetapi apabila untuk kepentingan kalangan tertentu, maka sangat disayangkan,” ujar pengamat pembangunan di Toba, Frangky Pasaribu, Rabu (30/6/2021) di Balige.

Ia mengatakan, tuntutan para aksi supaya PT TPL ditutup dikarenakan adanya berbagai pelanggaran yang dibuat seperti di lahan konsesi dan pencemaran lingkungan hendaknya didukung dengan fakta atau bukti, serta diserahkan kepada yang berwajib.

“Tentu penanganannya lebih fokus oleh APH menjalankan pemeriksaan, dan tidak menutup kemungkinan ketika sesuai dengan bukti maupun fakta yang dimiliki pelapor, maka sanksi akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Disampaikan Frangky, tuntutan menutup PT TPL bukanlah semudah yang dibayangkan. Ini karena perusahaan berdiri tentu sudah membuat kontrak kerja dengan pemerintah, yang dilengkapi dengan ijin operasi dan apabila salah satu ingkar dalam perjanjian tentu ada sanksi.

“PT TPL merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana ketika ada sengketa atau permasalahan untuk penutupan tentu juga harus melalui pengadilan internasional dan sanksinya juga tidak sedikit,” ucapnya.

Frangky mencatat, sejak berdiri PT TPL hingga saat ini tidak lepas dari gelombang penolakan. Seiring itu juga pihak perusahaan semakin membuka diri berkontribusi mendukung pembangunan ekonomi kemasyarakatan di daerah itu.

“PT TPL cukup berkontribusi dibanding perusahaan lain. Khususnya tenaga kerja di masa pandemi belum pernah terdengar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), malah sebaliknya mereka (buruh-red) menggalang persatuan supaya PT TPL tetap eksis karena sudah menghidupi ribuan buruh,” ucapnya.

Kepada pemerintah, Frangky Pberpesan supaya lebih membuat penilaian berdasarkan bukti dan fakta secara ilmiah, karena sangat berpotensi diperhadapkan kepada hukum internasional.

Ketua Aliansi Pekerja dan Buruh di Toba, Berlin Marpaung juga menyikapi desakan tutup PT TPL hendaknya melalui proses hukum yang berlaku, sehingga tidak berakibat mengganggu roda perekonomian di daerah itu.

“Yang bisa disampaikan buruh hanya bisa bekerja, bagaimana kehidupan keluarga tentu harus dijaga, termasuk keberadaan PT TPL yang sejak lama sebagai sumber kehidupan bagi kami. Tak satu pun buruh berharap supaya perusahaan tempat bekerja supaya ditutup, termasuk PT TPL,” katanya. (Aldy)