Dianggap Tak Becus, Wali Kota Diminta Copot Kadis Sosial Pariaman Silaen

Puluhan warga saat berunjuk rasa di Kantor Wali Kota diterima oleh Kabag Tapem Junaedi Sitanggang.

Siantar, Lintangnews.com | Puluhan warga yang bergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) berunjuk rasa di kantor DPRR dan Wali Kota Siantar, Senin (29/10/2018).

Sayangnya, kedatangan Formikom ke kantor DPRD Siantar tidak mendapat tanggapan dari satu pun anggota dewan.

Kesal tak mendapat tanggapan, massa pun menggerutu dan melakukan sayembara bagi masyarakat Siantar yang bertemu dengan anggota DPRD akan diberikan hadiah sepantasnya.

Hampir 1 jam berunjuk rasa di DPRD Siantar, puluhan massa mendatangi Kantor Wali Kota Siantar di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat.

Dalam selebaran yang dibagi-bagi Formikom menyampaikan data penerima manfaat untuk masyarakat miskin tidak akurat dan banyak tak tepat sasaran seperti, beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Lipen Simanjuntak selaku Koordinator Aksi menyampaikan, bantuan untuk masyarakat miskin selalu salah sasaran, seperti rastra mayoritas penerima di Siantar diberikan pada ekonominya sudah mapan. Sementara masyarakat yang ekonomi sulit tak mendapatkan rastra.

Puluhan warga usai berunjuk rasa di DPRD Siantar.

Pihak juga menyebutkan, PKH disebut-sebut dimonopoli Dinas Sosial (Dinsos) Pemko Siantar dan tidak transparan. Mayoritas penerima PKH di merupakan keluarga pegawai Dinsos, Pendamping dan Kelurahan.

“Sementara masyarakat miskin yang tak mempunyai jaringan dengan Dinsos akan kesulitan mendapatkan PKH,” sebut Lipen dalam orasinya.

Dalam hal ini, Formikom meminta kepada Wali Kota Hefriansyah untuk mencopot Pariaman Silaen selaku Kadis Sosial dan meminta agar Pendamping PKH dibubarkan karena dinilai terlalu sering bertindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Unjuk rasa massa Formikom ini diterima oleh Junaedi Sitanggang selaku Kabag Tapem Pemko Siantar. Di hadapam massa, Junaedi meminta data penerima bantuan yang seharusnya menerima.

“Datang kesini kan karena ingin mendapat ketidakadilan. Sehingga berikan kesempatan pada kami untuk memverifikasi data ini,” paparnya. (elisbet)