Dikonfirmasi saat Bermain Scatter, Kabid Pemnag Dinas PMPN Simalungun Ngaku Tak Paham ITE

Tower internet di salah satu Nagori dan Kabid Pemnag Dinas PMPN Simalungun,Robert Kennedy Silalahi.

Simalungun, Lintangnews.com | Kondisi jaringan internet desa yang dipasang Pemerintah Nagori (Pemnag) di Kabupaten Simalungun sekitar bulan Agustus 2020 lalu saat ini banyak tidak berfungsi karena anggaran tidak cair.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Nagori Dinas Pemberdayaan Maujana dan Pemerintah Nagori (PMPN), Robert Kennedy Silalahi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/5/2021).

“Iya, karena anggaran mereka tidak cair. Apa yang dibuat untuk mengisi perpanjangannya,” kata Robert yang sebelum mengaku sedang bermain game online scatter untuk menghilangkan bosan.

Namun saat ditanya kemana Pemnag untuk memperpanjang masa aktif jaringan internet desa, Robert mengatakan, itu suka-suka dimana, karena mereka (Pemnag) yang lebih tau.

“Ke provider (penyedia jasa internet). Ya suka mereka lah,” ucapnya seraya mengaku tidak paham soal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan menambahkan, anggaran untuk pembangunan jaringan internet desa ada ditampung.

Kembali ditanya siapa provider yang dimaksud dan apakah sudah ada kerja sama dengan penyelenggara jaringan internet, Robert menyampaikan tidak tau. “Kalau soal itu gak tau. Kan banyak di sini providernya. Dan memang program ini Desa Digital,” terangnya.

Seperti diketahui, saat ini banyak jaringan internet Desa yang dibangun ratusan Pemnag kondisinya yang mengalami lelet atau jaringan lambat dan tak lagi berfungsi.

“Seperti di Kecamatan Tanah Jawa dan Gunung Malela. Kondisi internetnya lelet jaringannya,” jelas Robert, sembari mengungkapkan pihak ketiga yang memasang jaringan internet di ratusan Nagori adalah PT Tekan (Zio Net Telekomunikasi).

Sedangkan di lingkup Kecamatan Dolok Batu Nanggar, disebut banyak jaringan internet yang dipasang Pemnag kondisinya saat ini terduduk alias tak berfungsi.

“Kalau di Dolok Batu Nanggar, kondisinya saat ini banyak yang gak berfungsi. Bisa dicek kesana,” beber Robert , sembari mengatakan Pendamping Desa tak pernah dilibatkan dan kesepakatan pemasangan jaringan internet terjadi saat Kabid Pemnag dijabat inisial OS.

Selain itu, antara kapasitas dengan biaya pasang jaringan internet Desa di ratusan Nagori yang dilaksanakan bulan Agustus 2020 lalu disebut tak sebanding.

“Terlalu besar biaya pasangnya itu. Tak sebanding lagi dengan kapasitas jaringannya,” sebut salah seorang Pendamping Desa saat ditemui, Minggu (2/5/2021).

Untuk biaya pasang jaringan internet saja disebut sebesar Rp 31 juta hingga 33 juta per Nagori menggunakan dana desa. Sementara, kapasitas jaringan internet hanya sekitar 5 Mbps.

“Kalau para Pangulu gak tau, cuma segitu kapasitas jaringan internet yang dipasang. Bagi Pangulu yang penting terpasang dan berdiri towernya, dianggap sudah beres,” paparnya.

Dia menuturkan, seharusnya dengan biaya pasang Rp 31 juta hingga 32 juta, maka kapasitasnya dikatakan sebesar 20 Mbps. Sehingga jaringannya mampu untuk 5 unit handphone (HP) dari setiap rumah di sekitarnya.

“Jika 20 Mbps kapasitasnya, sebanyak 5 unit HP yang bisa menggunakan di setiap rumah tetap sanggup jaringannya dan sebanding dengan biaya pasangnya. Kalau hanya 5 Mbps saja, itu terlalu besar biayanya,” tukas Pendamping Desa ini. (Zai)