Labuhanbatu, Lintangnews.com | Direktur PUDAM Tirta Bina Labuhanbatu, Darwinsyah bersama Tim Satuan Kerja (Satker) Pengairan Kementrian Pekerjaan Umum (PU), Camat Bilah Hilir, Bangun Siregar dan para Kepala Desa melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan pengolahan air bersih atau PAM, Selasa (11/12/2018).
Pembangunan pengolahan air bersih itu diperuntukkan untuk 9 Desa di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu meliputi Desa Sidomulyo, Seitampang, Seitarolat, Sei Kasih, Tanjung Haloban, Selat Besar, Negeri Lama Sebrang dan Negeri Baru.
Bangun Siregar meminta kepada Satker Pengairan agar dengan segera merealisasikan usulan masyarakat di 9 Desa di Kecamatan Bilah yang sama sekali belum tersentuh air minum.
“Warga saat ini masih mengunakan air hujan, air sumur dan air Sungai Bilah untuk mencuci maupun mandi. Sedangkan air minum membeli dari depot isi ulang. Ini membuat 9 Desa mengusulkan pembangunan pengolahan air bersih,” sebut Bangun.
Dirinya juga berterima kasih pada Direktur PUDAM Tirta Bina Labuhanbatu yang memfasilitasi usulan masyarakat melalui Kades dengan menghadirkan Satker Pengairan meninjau lokasi pembangunan pengolahan air bersih.
“Sumber air dari Sungai Bilah jadi tidak jauh dari gedung (mesin) menyedot airnya sedangkan luasnya lebih kurang 5 rante. Tanahnya merupakan kepemilikan PT HSJ dan sudah ada surat izin secara tertulis dari managemen perusahaan,” terang Bangun.
Sementara Darwinsyah meminta kepada Satker Pengairan merealisasikan pembangunan itu, sehingga yang diharapkan untuk program air bersih dapat terwujud .
“Terkait anggarannya masih kita usulkan apakah melalui APBD, APBN atau swakelola. Kita minta masyarakat dan Kades dapat bekerjasama apabila nanti ada dana untuk pembelian pipa atau uang panjar nya. Kades yang bertanggungjawab mengelolanya,” sebut Darwinsyah.
Ketua Apdesi, Muhammad Asmui dan juga Kades Sei Tampang menyampaikan, program itu dapat terwujud apabila semua pihak mendukungnya. Lanjutnya, PUDAM Tirta Bina dapat menyampaikan pada Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe untuk dapat menganggarkan APBD atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan di Bilah Hilir.
“Ini murni usulan masyarakat, semoga Direktur PUDAM dan Satker Pengairan sudah meninjau langsung lokasi yang kami siapkan segera terealisasi. Sumber air dan persyaratan apa yang dapat kami siapkan lagi agar usulan ini dapat terwujud di tahun 2019. Kami seluruh Kades siap untuk mensukseskan dan memfasilitasi yang diharapkan Direktur PUDAM,” terang Asmui. (sofyan)
