DPRD Desak Bupati Simalungun Pecat Kepsek SMP Pungli Uang SKHUN

SMPN 1 Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | DPRD Simalungun mendesak Bupati JR Saragih agar melakukan pemecatan terhadap para Kepala Sekolah (Kepsek) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah melakukan pengutipan uang Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

Adanya desakan terhadap orang nomor 1 di Pemkab Pemkab Simalungun ini disampaikan Ketua Komisi IV di DPRD Simalungun, Umar Yani, Selasa (18/6/2019).

“Bupati Simalungun agar segera memecat para Kepsek yang melakukan pungutan. Hal itu karena perbuatan para Kepsek sama sekali tidak mencerminkan tenaga didik yang bebas pungutan liar (pungli),” tegasnya.

Menurut politisi Partai Golkar Simalungun ini, aksi pungutan uang SKHU sudah sampai ke Komisi IV. Hanya saja hal tersebut urung disampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) di saat Komisi IV menggelar rapat komisi dengan mitra kerja. Ini karena pihak Disdik tidak hadir.

“Informasi adanya pungutan uang SKHU itu sudah sampai ke kita. Tetapi saat rapat komisi, urung kita sampaikan, karena pihak Disdik selaku mitra Komisi IV tak satu pun hadir kemarin,”  ungkap Umar Yani.

Sebelumnya, salah seorang oknum guru SMP Negeri 1 Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun berinisial S bantah sekolahnya membandrol pengambilan SKHU sebesar Rp 150 ribu, melainkan hanya Rp 125.000.

“Tidak Rp 150 ribu, tetapi Rp 125 ribu. Katanya, nominal tersebut sesuai kesepakatan. Sementara Ketua Komite Sekolah, Gurgur Simanjuntak tidak ada hadir saat rapat,” ucapnya, Jumat (14/6/2019).

Dikatakan, pungutan itu diserahkan para anak didik kepada masing-masing wali kelas. Dengan alasan sebagai uang terima kasih siswa-siswi atas pendidikan yang telah diraih selama 3 tahun belajar.

“Kalaupun SMPN Dolok Panribuan ada katanya dibandrol Rp 150 ribu, kami hanya Rp 125 ribu. Mungkin karena jumlah siswa-siswi kelas 9 kami ada 236 orang. Yang pasti pak Gurgur gak datang saat rapat,” terangnya.

Menurut oknum guru ini, Kepsek yang baru, Jhonny Simatupang mulai galau pasca lintangnews.com memberitakan pasal keburukan bersangkutan dalam mengelola keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Setelah pemberitaan Kepsek tidak melibatsertakan tim dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAKS), pimpinan kami mulai galau. Apa lagi pak Gurgur Simanjuntak ada menyatakan keberatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komite SMPN 1 Jorlang Hataran, Gurgur Simanjuntak yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Minggu (2/6/2019) mengaku, dirinya tidak dilibatkan.

“Bagaimana programnya saya gak tau. Biasanya itu harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan guru, dewan guru, dan komite sekolah. Tapi saya gak tau apakah RKS dan RKAS sudah dibuat atau belum. Karena saya gak dilibatkan,” ungkap Gurgur.

Dikatakan, jika penyusunan terhadap RKS dan RKAS sudah dilaksanakan Kepsek SMPN 1 Jorlang Hataran, maka dirinya menyatakan tidak akan setuju.

“Selaku Ketua Komite Sekolah, jika itu sudah dilaksanakan tentunya saya tidak akan setuju. Sebenarnya dalam menyusun RKS dan RKAS itu tidak bisa hanya sebatas wewenang Kepsek saja. Tapi ada sebuah keharusan melibat sertakan tim,” tegasnya.

Lanjutnya, RKAS itu merupakan rencana yang lebih rinci dalam 1 tahunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS. Maka tim penyusun RKAS adalah juga tim penyusun RKS. Sebab tim RKS lah yang menjabarkan lebih mendetail.

Menurut Gurgur,  garis besarnya adalah melaksanakan kajian terhadap situasi dan kondisi sekolah beserta lingkungan yang ada. Baik ditinjau dari sisi geografis, demografis, sosial masyarakat, ekonomi, input siswa, komponen-komponen sekolah dan lainnya.

“Analisa ini pada intinya akan menemukan potret nyata sekolah dan lingkungan sekitar secara obyektif dalam bentuk profil sekolah. Namun sejak Simatupang menjadi Kepsek, saya tidak pernah dilibatkan. Padahal waktu Kepsek sebelumnya, selalu dilibatkan,” kata Gurgur. (zai)