DPRD Desak TP4D Kejari Simalungun Menilai Realisasi Proyek Dinas PUPPR di Maligas Tongah

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Simalungun, Bona Uli Rajagukguk pasca meninjau realisasi proyek didampingi Pangulu Nagori Maligas Tongah, Wardiono.

Simalungun, Lintangnews.com | Ketua Fraksi Gerindra DPRD Simalungun, Bona Uli Rajagukguk meminta Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun meninjau proyek Daerah Irigasi (DI) Marjandi Asih Nagori Maligas Tongah Kecamatan Tanah Jawa.

Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V ini mengatakan, permintaan itu disampaikan mengingat pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang (PUPPR) Pemkab Simalungun selaku pemilik proyek senilai Rp 768 juta di DI Marjandi Asih itu terkesan tutup mata, meski marak terjadi kejanggalan.

“Sejak kunjungan kita pertama, hingga saat ini Kepala Dinas (Kadis) PUPPR Pemkab Simalungun, Benni Saragih masih saja bungkam dan tutup mata. Meskipun kejanggalan proyek ada terjadi,” ucap Bona Uli, Kamis (23/10/2019).

Menurut Bona Uli, jika dilihatnya secara kasat mata, bangunan itu tidak sampai menelan anggaran sebesar Rp 768 juta. Melainkan hanya menelan Rp 500 jutaan dan kurang bermanfaat mengatasi banjir.

“Bangunan itu kurang bermanfaat untuk mengatasi banjir dan longsor yang selama ini menjadi keluhan seluruh masyarakat di seputaran DI Marjandi Asih,” ucap Bona Uli.

Dia mengaku, ada indikasi main mata antara dinas dengan pihak rekanan. Sehingga mengabaikan turun bersama meninjau realisasi proyek. Ini mengingat gambar juga sudah dirubah (tidak sesuai perencanaan).

“Kita akan tindaklanjuti dan surati pimpinan supaya turun ke lokasi. Pasalnya, campuran pasangannya banyak pasir dan kualitasnya diragukan. Jadi kita minta TP4D segera menilainya,” terang Bona Uli. (Zai)