Dua Lokasi Massage di Komplek Griya Siantar Diduga Beroperasi Tanpa Ijin

Lokasi Go Massage 2 yang sebelumnya bernama Super Massage terjadi tukar casing setelah diberitakan lintangnews.com beberapa waktu lalu

Simalungun, Lintangnews.com | Selain belum mendapatkan uji kelayakan kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), 2 lokasi massage (panti pijat) di kompleks Griya Jalan Asahan Km 3 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yakni, Go Massage 2 dan Golden Massage diduga tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

Informasi diperoleh, pengusaha Go Massage 2 itu berinisial AL dan telah beroperasi hampir sebulan. Sementara oknum pengusaha Golden Massage disebut-sebut bermarga Hutagaol dan telah beroperasi selama 2 tahun lebih kurang.

Selain itu, di lokasi Go Massage dan Golden Massage mempekerjakan perempuan dengan berpakaian seksi. Sedangkan, sebagai pelanggan dari Go Massage 2 dan Golden Massage adalah kalangan pria.

Camat Siantar, Daniel Silalahi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (5/12/2019) menegaskan kepada wartawan belum ada menerbitkan rekomendasi.

“Sepanjang saya Camat sudah mau 2 tahun tidak ada menerbitkan rekomendasi untuk izinnya,” tegas Daniel.

Dia menyampaikan, jika menerbitkan izin usaha massage harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan.

“Gak tau entah langsung ke Perizinan. Tapi, Pemerintah Kecamatan harus mengetahui usaha apa di daerahnya,” ujar Daniel.

Selain itu, tambahnya, untuk mengurus izin, masing-masing harus menjelaskan jenis bidang usahanya. “Bergerak di bidang apa usahanya harus dijelaskan di pengajuannya,” katanya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Edwin Simanjuntak melalui pesan singkat WhatsApp (WA), Kamis (5/11/2019) menyampaikan tidak ada izin kesehatannya.

“Izin kesehatan tidak ada, hanya mereka terdaftar untuk dapat diawasi dan dibina,” tulisnya.

Kapolsek Bangun, AKP Banuara Manurung saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (5/12/2019) sekira pukul 15.39 WIB menyampaikan, jika mengenai koordinasi bisa saja terkait keamanan dan ketertiban maayrakat (kamtibmas).

“Sebagai Kapolsek Bangun, saya minta kepada pengusaha agar mengurus izinnya. Kalau izinnya bukan kita, tetapi dari pemerintah. Dan izin keramaian harus langsung ke bagian Intelkam,” jelas Kapolsek. (Zai)