Dugaan Pungli, Komisioner Nilai Sekretaris KPUD Simalungun Doktrin PPK di Hotel

Saat mau dikonfirmasi, mobil Sekretaris KPUD Simalungun tancap gas meninggalkan Hotel Sing A Song.

Simalungun, Lintangnews.com | Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membangkang saat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun, Adelbert Damanik menyarankan agar menandatangani pernyataan jika tidak mengalami pungli (pungutan liar).

“Sudah saya panggil kemarin dan supaya meneken pernyataan jika tak ada dikutip. Ada PPK Gunung Maligas, Gunung Malela dan Jawa Maraja Bah Jambi. Jawab PPK iya. Tapi, terakhir menghilang dari KPUD ini,” kata Adelbert di ruang kerjanya, Senin (8/10/2018).

Diduga sejumlah PPK tersebut membangkang dan menghilang karena telah didoktrin Sekretaris KPUD, Ade Arman Purba yang mengkesampingkan dan mendahului wewenang Komisioner KPUD dengan cara mengumpulkan PPK.

“Itulah faktanya. Sekarang, saja dikumpulkan Sekretaris KPUD lagi PPK di Hotel Sing A Song. Kalau yang saya panggil kemarin PPK Gunung Maligas, Gunung Malela dan Jawa Maraja Bah Jambi,” jelas Adelbert.

Bahkan, sekira 2 minggu lalu, sejumlah PPK juga dikumpulkan Ade Arman di Sing A Song. Saat dikumpulkan, sejumlah PPK diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa tidak dipungli.

“Dua minggu lalu sudah dikumpulkan Sekretaris sama bendahara Susi juga di Sing A Song. Tapi, hanya PPK Tanah Jawa saja yang gak mau meneken,” ungkap seorang sumber.

Diketahui, sejumlah PPK berulang kali dikumpulkan diduga terkait dugaan pungli biaya sewa ATK (Alat Tulis Kantor) tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk pemilihan Gubsu sebesar Rp 250 ribu.

Sementara, Ade Arman Purba ketika coba dikonfirmasi melalui telepon selular, Senin (7/10/2018) tak aktif.

Diberitakan sebelumnya, setelah dikumpulkan sekira 2 minggu lalu, maka 2 hari berselang, PPK Tanah Jawa yang tak mau meneken dipanggil, Ade Arman ke KPUD Simalungun melalui aplikasi WhatsApp  (WA) Grup.

Setelah di KPUD Simalungun, PPK Tanah Jawa dan salah satu PPS melakukan pertemuan dengan Bendahara, Susi Yusnita, di ruang kerjanya membahas dugaan pungli biaya sewa ATK sebesar Rp250 ribu dari masing-masing PPS.

Alhasil, dugaan pungli biaya ATK tersebut semakin menguat. Sebab, Bendahara PPK Tanah Jawa membenarkan adanya pungli dilakukan Sekretariat KPUD Simalungun pada bulan Juni 2018 dan diserahkan melalui Susi Yusnita.

Ironisnya, Susi Yusnita langsung buang badan dan menyampaikan agar bicara langsung kepada Ade Arman Purba. “Bendahara, Susi langsung buang badan. Bilang, ngomong sama Sekretaris saja,” papar sumber.

Sedangkan, Ade Arman Purba, sekaligus sebagai yang memanggil PPK Tanah Jawa dan salah satu PPS justru tak berani hadir saat itu. (zai)