Guru Tapian Dolok Sepakat Tolak Dana BOS untuk KKG

Kepsek SDN 091605 Dolok Kahean, Sairul Saragih.

Simalungun, Lintangnews.com | Guru-guru se Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun sepertinya selangkah lebih maju dari Kecamatan lainnya.

Pasalnya, mereka sepakat tolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk pembiayaan Kerja Kelompok Guru (KKG).

Itu setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun menempatkan, Lambok Gultom menjabat Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan tersebut. Dimulai sejak bulan Februari lalu, para guru sepakat dipungut biaya dengan besaran yanhgbervariasi perbulannya.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sertifikasi dipungut, Rp 100 ribu per bulannya. Sementara guru swasta (non PNS) sebesar Rp 50 ribu dan PNS non sertifikasi Rp 75 ribu. Pembayaran per bulannya ini dipungut Kepala Sekolah (Kepsek) masing-masing. Selanjutnya disampaikan kepada Korwil Pendidikan.

Disinggung terkait kebenaran informasi kesepakatan itu, Kepsek SDN 091605 Dolok Kahean, Sairul Saragih mengatakan, di dana BOS itu tak ada bahasanya ditolak atau segala macamnya. Menurutnya, KKG itu hanya untuk meningkatkan mutu guru.

“Dana BOS itu itu tidak ada bahasanya ditolak atau segala macam. Intinya KKG itu untuk meningkatkan mutu guru. Dan dana yang dikutip dari orang-orang, katakana lah guru yang sertifikasi,” kata Sairul, Rabu (24/10/2018).

Lanjutnya, itu hanya berdasarkan musyawarah yang disepakati seluruh guru dan Kepsek untuk KKG dimaksdu. Bahkan tidak ada dikutip dari uang sertifikasi, hanya murni dari pribadi guru.

Sairul juga mengklarifikasi mengapa begitu besar Rp 100 ribu dari PNS sertifikasi “Sebenarnya, kalau kita kalkulasikan guru honor di Kecamatan Tapian Dolok, itu kecil. Kenapa?. Karena dana yang Rp 100 ribu itu dimanfaatkan bagi, guru honor yang tidak membayar. Ini karena mengingat gaji mereka yang kecil,” ungkapnya.

Mirisnya, disinggung ada guru yang tidak sepakat, Sairul justru menuding Kepsek terkait tidak mensosialisasikan dengan matang.

“Mungkin begini pak, kalau itu kemungkinan Kepsek nya yang tidak mensosialisasi secara matang. Mungkin beliau tidak hadir. Kalau memang beliau tidak sepakat terhadap persoalan itu. Kenapa pada saat kalau dia hadir tidak unjuk rasa. Dia tidak sepakat,” tukasnya. (handoko)