Hindari Money Politic Jelang Pemilu, Polres Simalungun Bekerjasama dengan Bank Indonesia

Pertemuan yang digelar di kantor Bank Indonesia Perwakilan Kota Siantar.

Simalungun, Lintangnews.com | Dalam menghindari money politic (politik uang) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Polres Simalungun bekerjasama dengan Bank Indonesia, Jumat (5/4/2019), bertempat di Kantor Bank Indonesia Jalan Adam Malik, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.

Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan mengajak Kasat Intelkam AKP Gering Damanik sebelumnya telah mensosialisasikan pencegahan money poilitic.

Polres Simalungun akan menangkap siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Dan dalam hal ini Kasat Reskrim, AKP Ruzi Gusman sebagai Kepala Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wilayah Hukum Polres Simalungun.

Kapolres juga mengharapkan kepada pihak Bank Indonesia agar mensosilisasikan GPN (Gerbang Pembayaran Nasioanal) di Simalungun sebagai wujud inter koneksi antara switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional yang selama ini masih dikendalikan oleh pusat.

“Kami juga mengharapkan setiap pembayaran yang dilakukan perbankan agar dilakukan non tunai di wilayah Simalungun. Ini guna untuk menjaga keamanan dalam memberikan dukungan penuh bagi program-program pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai yang berbasis elektronik,” sebut AKBP Marudut.

Kedatangan Kapolres dan rombongan langsung disambut oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Siantar, Elly Tjan. Kepala Unit Pengolahan Uang Rupiah, M Imron, Kepala Unit Pelayanan Adm Andi Anjung dan Sekretaris Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Endang Tampubolon.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam itu, Kapolres juga meminta kepada pihak Bank Indonesia Pematangsiantar agar bekerjasama memonitor menyangkut pergeseran atau lonjakan uang melalui perbankan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ini termasuk semua ritel di Simalungun agar tidak luput juga dari monitoring Bank Indonesia. Dan CSR dari perbankan menyangkut comunity tetap dimonitor. Harapannya masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen di seluruh terminal pembayaran merchant atau pedagang di bidang sistem pembayaran ritel dan digunakan secara lebih luas oleh masyarakat.

“Penerapan sistem pembayaran non tunai juga merupakan salah satu pencegahan peredaran uang palsu (upal), dimana pihak Bank Indonesia Pewakilan Siantar rencananya akan melaksanakan sosialisasi peredaran upal dengan Pihak Polres Simalungun.

Sementara itu, Elly Tjan mendukung saran dan masukan dari Kapolres Simalungun. Menurutnya, sampai saat ini belum ada pergeseran uang yang melonjak dan masih dalam batas wajar.

“Pihak BI secara mekanisme sepakat memonitor pergeseran uang hingga diluar jam kerja perbankan tetap akan dimonitor di wilayah Simalungun,” sebut Elly Tjan. (rel/zai)