Ini Alasan PP Simalungun Minta KPPN Tunda Penyaluran BLT

Elkananda Shah selaku Ketua PP Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Menindaklanjuti keseriusan dalam mensukseskan terwujudnya proses dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jujur dan adil pada 9 Desember 2020 mendatang, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun meminta agar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) segera menunda penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

KPPN Unit Siantar-Simalungun di Jalan Kartini, Kota Siantar, merupakan salah satu lembaga yang dipercayakan sebagai mitra pemerintah pusat dalam hal penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Elkananda Shah selaku Ketua PP Simalungun berdasarkan laporan dan temuan jajarannya di lapangan, menduga adanya indikasi penyelewengan dan penyalah gunaan program bantuan pemerintah pusat dan provinsi seperti BLT sebagai alat memenangkan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

“Demi terwujudnya Pilkada yang jujur, adil dan damai, kami (PP) harus melakukan ini. Kami telah banyak menemukan bukti yang memperkuat dugaan program BLT akan dijadikan sebagai alat untuk memenangkan salah satu paslon,” terang Nanda saat ditemui di Sekretariat PP Simalungun, Rabu (3/12/2020).

Menurut informasi yang masuk ke pihaknya, BLT rencananya akan disalurkan pada tanggal 4 sampai 8 Desember 2020. Hal ini sangat rentan memicu terjadinya kecurangan mengingat bahwa pelaksanaan Pilkada Simalungun.

“Kami bermohon dan meminta agar Kepala KPPN Siantar juga mau memperhatikan hal ini demi terwujudnya demokrasi yang adil, karena waktu penyaluran sangat berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada,” sebut Elkananda.

Dirinya bersama jajarannya juga meminta agar masyarakat Simalungun dapat mengerti dan memahami situasi politik yang terjadi saat ini di bumi Tano Habonaron do Bona.

“Kami harap warga Simalungun terkhusus yang masuk daftar sebagai penerima BLT bisa sabar dan memahami situasi politik Simalungun saat ini,” pungkasnya.

Pihaknya tidak menginginkan warga Simalungun dibodoh bodohi dengan mengatas namakan paslon tertentu sebagai penggiring bantuan pemerintah pusat. “Kita mau pemimpin yang lahir itu dari proses yang jujur dan adil,” tegas Elkananda.

Menurutnya, agar penyaluran BLT tidak menjadi polemik di kalangan warga Simalungun sebaiknya dilakukan setelah pelaksanaan Pilkada.

“Saya pikir lebih baik dan efisien bila BLT itu disalurkan setelah pelaksanaan Pilkada. Kami harap, Kepala KPPN arif dalam menilai hal ini,” paparnya.

Selain melayangkan surat permohonan ke pihak KPPN, Elkananda juga mengingatkan kembali bahwa 2 ribu kader PP saat ini sedang bekerja di seluruh Simalungun.

“Mulai tanggal 1 Desember kemarin sebanyak 2 ribu kader PP Simalungun dari 15.000 an kader di Simalungun telah tersebar di seluruh Nagori (Desa). Mereka kami tugaskan mengawasi dan memantau pergerakan di setiap Nagori dan Kecamatan apabila ada indikasi kecurangan. Sisanya 13.000 an standby di tempat masing-masing dan membantu kader yang bertugas memantau dan mengawasi oknum-oknum berbuat kecurangan,” tandasnya.

Elkananda menuturkan, semua kader yang bertugas dibekali dengan surat mandat dan wajib memakai atribut PP. Dirinya berharap para Pangulu dan Camat dapat menerima mereka dan sama-sama mewujudkan pesta demokrasi yang bersih.

“Saya berharap agar kami tidak dianggap lawan, semua yang dilakukan ini hanya untuk Pilkada yang jujur. Makanya kami minta dan ingatkan agar jangan ada pihak birokrasi maupun pemerintahan yang berusaha merusaknya,” tegas Elkananda mengakhiri.

Surat permohonan penundaan pencairan dana BLT kepada Kepala KPPN dengan nomor surat: 101.E1/MPC-PP/KS/XII/2020, tertanggal 3 Desember 2020 itu diterima salah satu staf pegawau KPPN bernama B Purba. (Rel/Zai)