Siantar, Lintangnews.com | Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Siantar menggelar rapat koordinasi (rakor) di Ruang Rapat Bank Indonesia Pematangsiantar, Jumat (30/11/2018).
Rakor TPID itu dipimpin Sekda Budi Utari Siregar didampingi Asisten II, M Akhir Harahap, Wakil Kepala Bank Indonesia, sejumlah perwakilan dari BPS, Bulog, Sub Divre II Perum Bulog dan Pertamina.
Hadir juga dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perijinan dan penanaman modal, Dinas Perhubungan serta bagian Perekonomian, serta Bagian Humas dan Protokoler Pemko Siantar.
Budi Utari menjelaskan, inflasi menjadi barometer agar dapat senantiasa menahan stabilitas ekonomi dan pangan serta menjaga komitmen Pemko Siantar yang sudah selayaknya hadir diseluruh kehidupan masyarakat.
“Ketika mengalami deflasi bukan berarti daya beli masyarakat rendah, tetapi Insya Allah manajemen pengelolaannya bagus,” ungkap Budi Utari menanggapi deflasi yang terjadi di Siantar.
Berkaitan dengan hal itu, Sekda meminta kepada TPID Siantar agar mempertahankan kinerja serta meningkatkan fungsinya, dan bekerja secara maksimal untuk dapat mendorong peningkatan kapasitas perekonomian, juga peningkatan komunikasi dan sinergi antar daerah.
Budi Utari juga mengucapkan terima kasih pada seluruh TPID Siantar karena mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik se Provinsi Sumatera Utara yang telah diterima penghargaannya pada tanggal 26 November 2018.
Depresiasi rupiah, sambung Budi Utari berisiko mendorong kenaikan harga input produksi dan komoditas impor, sehingga berpotensi mendorong laju inflasi. Harga emas perhiasan dan kenaikan Pertamax Dex Series pada tanggal 10 Oktober 2018 diperkirakan memberikan dampak inflasi pada bulan November.
Pemko Siantar dalam hal ini menurut Sekda, pengendalian inflasi daerah tetap menerapkan 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Ekspektasi.
Sekda menuturkan, dalam rangka menjelang Hari Natal dan Tahun Baru ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, harus tetap menjaga ketersediaan stok pasokan pangan.
“Caranya dengan tetap melakukan monitoring dan pengawasan di pasar tradisional, kilang padi dan gudang Bulog. Memastikan tidak adanya penimbunan barang di distributor sembako, melakukan monitoring bersama dengan Satgas Pangan, tetap melakukan pengawasan dalam penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi agar tidak mengalami kelangkaan menjelang Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.
Dalam rakor itu dilanjutkan pemaparan dari TPID tentang inflasi per bulannya pada tahun 2018, yang disampaikan pihak Bank Indonesia Pematangsiantar, BPS, Sub Divre II Perum Bulog serta Pertamina.
M Akhir Harahap saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota, Hefriansyah menjelaskan, bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Siantar pada periode Oktober 2018 mencatat inflasi sebesar 0,80 persen (MTM).
Dengan realisasi IHK, inflasi tahun kalender Siantar sebesar 1,77 persen (YTD) dan secara tahunan 2,57 persen (YOY). Sedangkan kondisi inflasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,31 persen (MTM) atau 2,73 persen (YOY). Sementara inflasi nasional terkendali pada level 0,28 persen (MTM) atau 3,16 persen(YOY).
Sedangkan inflasi Siantar pada periode November diperkirakan tetap terkendali pada sasaran inflasi nasional 3,5+1 persen. Ada pun resiko inflasi diperkirakan masih berasal dari kenaikan harga cabai merah, seiring dengan menurunnya pasokan dari sentra produksi di kawasan Sumatera Utara. (rel)
