Jika Kolom Kosong Menang, Plt Bupati Humbahas : Pejabat yang Dihunjuk Tak Terikat Kepentingan Kelompok atau Pribadi

Plt Bupati Humbahas, Saut Parlindungan Simamora.

Humbahas, Lintangnews.com | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Saut Parlindungan Simamora mengatakan, aturan mengenai perolehan suara pada daerah pemilihan yang hanya memiliki calon tunggal telah ada dalam peraturan.

Dan hal itu termasuk juga, jika kotak kosong atau kolom kosong memiliki lebih banyak suara dari pasangan calon (paslon) tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember tahun 2020. Seperti di Pilkada Humbahas, hanya ada 1 pasangan calon (paslon) tunggal.

Saut mengatakan, hal semacam ini penetapan pemilihan ulang jika suara kolom kosong lebih banyak, maka dapat dilaksanakan di tahun berikutnya. Dan saat menunggu Pilkada ulang, maka akan ada pengisian dari jabatan kekosongan dimaksud.

Saut menuturkan, kekosongan itu akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas usulan dari Gubernur.

“Apabila suara kolom kosong lebih banyak, maka biasanya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan menerbitkan Surat Keputusan (SK). Dan ini disampaikan oleh Gubernur kepada yang bersangkutan. Dan biasanya pejabat ini bukan selamanya menjabat selama 1 periode, teapi bisa 1 atau 2 tahun. Belum lagi kalau ada perubahan peraturan. Mana tau nanti ada Pilkada ulang. Belum tahu kita kan,” kata Saut di ruang kerjanya belum lama ini.

Lebih lanjut Saut mengatakan, nantinya pejabat yang ditunjuk dari segi jabatan tidak akan terikat dengan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadinya.

“Bukan bermaksud untuk mendukung atau berpihak, namun pejabat yang akan diisi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II dari kantor Gubernur, cukup bagus lah. Tidak ada yang dikatakan di sini nanti setelah habis Pilkada ada istilah balas budi, dan ada balas dendam. Itu tidak ada,” ungkap Saut.

Selain tidak ada kepentingan itu, lanjut Saut, pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang akan mengerti tentang daerah tersebut. Ini termasuk segala program kerja yang dijalankan pemerintahan sebelumnya tetap berjalan.

Mulai dari bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya dikarenakan bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat. “Itu kan program nasional (bansos). Tapi memang, faktor lobi ada juga kan. Dimana pun saya rasa, jangankan di republik ini di negara lain juga berlaku istilah lobi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas ini mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya nanti pada 9 Desember mendatang.

“Agar Pilkada berjalan lancar, masyarakat Humbahas betul-betul datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Tidak ada unsur paksaan dan intimidasi. Silahkan pilih sesuai dengan hati nurani dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes),” imbuh Saut.

Saut juga meminta seluruh penyelenggara Pilkada untuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional.

“Dalam hal ini KPUD dan Bawaslu, kita harapkan untuk menjalankan tugas dan tupoksi masing-masing. Begitu juga dengan pihak keamanan Polri dan TNI,” ucap Saut yang akan menanggalkan jabatan sebagai Plt terhitung 5 Desember 2020. (DS)