Jika Wali Kota Siantar Tak Minta Maaf, Wartawan Disarankan Menempuh Jalur Hukum

Mangasi Simanjorang.

Siantar, Lintangnews.com | Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

IKLAN

Profesi jurnalis adalah salah satu profesi yang  mulia, karena merupakan salah satu pilar demokrasi.

“Wartawan bebas untuk menulis apa yang dilihat, didengar dan data juga fakta yang dihimpun berdasarkan kode etik dan UU Pers,” sebut Mangasi Simanjorang,  salah seorang Advokat Muda di Kota Siantar, Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Hefriansyah selaku Wali Kota Siantar kepada sejumlah jurnalis, Selasa (11/8/2020) merupakan hal yang tidak terpuji.

“Pernyataan itu sudah sangat merendahkan profesi wartawan. Apalagi wartawan itu menanyakan dengan materi yang sudah dihimpun sebelumnya dari narasumber lainnya. Hal itu sangat kita sayangkan,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, jika Wali Kota tidak segera meminta maaf atas pernyataannya itu, menyarankan wartawan agar ada baiknya mengambil langkah hukum.

“Laporkan ke polisi, bisa terancam kena pasal 310 ayat1, 311 dan 315 KHUP. Biar kan polisi yang menentukan itu. Selain itu, profesi jurnalis juga diatur di dalam UU Nomor 40 Tahun 1999,” tutup mantan jurnalis ini. (Elisbet)

IKLAN