Johalim Purba Dkk Tinggalkan Ratusan Tenaga Honorer di Areal Gedung DPRD

Para tenaga honorer yang melakukan aksi demo di Kantor DPRD Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Johalim Purba selaku pimpinan DPRD dan  sejumlah oknum anggota dewam mirip ‘siluman’ meninggalkan ratusan tenaga honorer guru dan kesehatan di areal gedung DPRD Simalungun di Jalan Jan Horailam Saragih, Kecamatan Raya, Selasa (25/9/2018).

Sementara diketahui, ratusan honorer mengatasnama kan Aliansi Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan itu datang melakukan aksi dengan menduduki kantor DPRD. Mereka menuntut anggota DPRD Simalungun mengeluarkan ijin prinsip untuk pembayaran gaji tahun 2016 silam.

Karena pada tahun 2017 lalu, setelah didesak Komisi IV yang saat itu dipimpin, Histoni Sijabat dianggarkan sebesar, Rp 43 miliar. Ini peruntukannya sebagai pembayaran gaji Pegawai Tak Tetap (PTT) selama 1 tahun, atau gaji yang tertunggak tahun sebelumnya.

Selain gaji yang tertunggak, ratusan tenaga honorer itu juga menuntut agar surat edaran masing masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang penurunan gaji dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta untuk dibatalkan secara hukum.

Menanggapi tuntutan, Johalim Purba dkk di antaranya, Wakil Ketua, Timbul Jaya Sibarani dan Fao Saut Sinaga bersama anggota dewan, Ramanuddin Purba, Suriadi dan Umar Yani memberikan alasan, Pemkab Simalungun melakukan rasionalisasi anggaran.

Ini akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai alias defisit. Namun diduga ini akibat mandulnya fungsi buggetting DPRD Simalungun. Hal itu terbukti bahwa Bupati Simalungun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PA) semau perut dalam penggunaan anggaran.

Dinilai menutupi aib lembaganya, Wakil Ketua, Timbul Jaya Sibarani yang diamini Johalim Purba mengatakan, bahwa pihaknya masih berkutat melakukan pembahasan di pendapatan dan menggenjot eksekutif guna menambah pendapatan.

“Kami masih berkutat di pendapatan, karena apa terkesan lambat. Kita tetap menggenjot eksekutif supaya menambah pendapatan. Ditambah dan ditambah. Dan saya sampaikan, sudah empat kali. Empat kali kan ketua,” kata Timbul Jaya Sibarani kepada Johalim Purba.

Lanjutnya setelah diamini, empat kali KUA dan PPAS itu dirubah dan dirubah. Pihaknya meminta tambah lagi. “Artinya apa? Kalau tidak ada uang kita, apa yang mau dibelanjakan. Dalam kaitan itulah kita desak pendapatan itu ditambah,” sebutnya.

Timbul Jaya Sibarani menuturkan, pembahasan masih akan di Bamuskan lagi untuk kajian-kajian penambahan pendapatan. “Ketika itu nanti sudah selesai, maka pendapatan itu barulah kita cerita nanti ke belanja. Itu lah bagian dari nasib belanja guru honor,” sebutnya seraya mengakui pengurangan gaji para guru honor dan kesehatan terjadi secara sepihak. (zai)