Siantar, Lintangnews.com | Dalam rapat pembahasan R-APBD Kota Siantar Tahun Anggaran (TA) 2019 antara Komisi III DPRD Siantar dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu (31/10/2018) terungkap kemacetan di Siantar sampai saat ini belum dapat teratasi.
Bahkan disebut kemacetan yang ada terkesan semakin sembrawut.
Hendra Pardede selaku Ketua Komisi III DPRD mengutarakan, kesembrawutan yang ada di Siantar disebabkan tidak adanya penataan.
“Padahal kan ada anggaran, yang lucunya program Dishub itu-itu saja, macam copy paste,” sebut politisi Partai Golkar ini.
Ditambahkannya, Dishub dinilai tak punya konsep. Sehingga persoalan kemacetan bukannya teratasi, namun malah menjadi.
Ditambahkan Frengki Boy Saragih selaku Sekretaris Komisi III, jika kondisinya dinilai stagnan.
“Apa yang mau dibuat Dishub di tahun 2019, supaya persoalan yang ada dapat teratasi,” sebutnya.
Sambungnya, permasalahan yang paling utama yakni pengelolaan parkir dan kurangnya marka jalan.
“Marka jalan ini mengurangi kecelakaan arus lalu lintas, dan ini yang paling dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Esron Sinaga Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) menyampaikan, kemacetan bukan semata-mata tugas pihaknya.
“Kita hanya fasilitator, tugas utama itu Satuan Lalu Lintas. Pihak Kepolisian yang lebih berhak untuk lakukan penindakan,” ungkapnya.
Diakuinya, jumlah kendaraan tak sebanding dengan luas jalan. Terlebih di ruas Jalan Sutomo-Merdeka. Disebut Esron, di kedua ruas jalan tersebut terjadi kemacetan, karena masyarakat yang terkadang membandel parkir sembarangan.
“Untuk pengadaan marka jalan, kita tidak anggarkan karena keterbatasan anggaran,” paparnya.
Penjelasan Esron itu disanggah Hendra Pardede. Ia menilai, persoalan di inti kota bukan soal. kemacetan namun lebih pada masalah kesembrawutan.
“Kita mungkin beda persepsi, saya melihat itu kesembrawutan,” tandasnya.
Disinggung soal program tahun 2019, Esron sebut hampir sama dengan tahun 2018. “Tidak ada yang beda hanya penambahan sedikit-sedikit,” tutup Esron. (elisbet)
