Laporkan Pangulu, Warga Pardomuan Bandar Kembali Datangi Kejari Simalungun

Warga Pardomuan Bandar saat mendatangi kantor Kejari Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Warga Nagori Pardomuan Bandar, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun kembali mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, Senin (5/4/2021).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kembali pelaporan warga terkait dugaan korupsi Pangulu Nagori Pardomuan Bandar, Julfikar Purba.

Sebanyak 3 orang perwakilan warga diterima langsung Kasi Intel, Ratno Pasaribu dan berlangsung pertemuan selama 1 jam.

Usai pertemuan, Rosman Purba perwakilan warga kepada wartawan menyebutkan kehadiran eareka ke Kejari Simalungun untuk mempertanyakan proses pelaporan yang telah diantarkan pada 25 Maret 2021 lalu.

“Kami datang untuk mempertanyakan pelaporan itu. Kasi Intel menyebutkan, pelaporan kami saat ini sedang ditelaah. Dan berjanji akan menindaklanjuti serta turun ke lapangan,” sebut Rosman.

Dia menyebutkan, isi pelaporan ke Kejari Simalungun terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembangunan dana desa tahun 2020. Rosman menyebutkan, jika Pangulu Pardomuan Bandar pada media sebelumnya  mengatakan, BLT tahun 2020 sudah disalurkan sebanyak 9 kali dan pembangunan fisik pun sudah dibangunkan.

Sementara menurut Rosman, warga baru menerima dana BLT penanganan Covid-19 selama tahun 2020 hanya 4 kali penyaluran, yaitu bulan April, Mei dan Juni masing masing Rp 600.000. Sementara bulan Desember sebesar Rp 900.000.

“Di tahun 2021 belum pernah ada pencairan dana BLT. Sementara itu warga penerima BLT penanganan Covid-19 dari Kantor Pos setiap bulannya terus diberikan. Terkait pembangunan fisik selama tahun 2020 itu tidak ada,” papar Rosman.

Dalam surat pengaduan tanggal 25 Maret ada 5 pointyang dilaporkan warga, yaitu :

1.Penyaluran BLT dana desa tahun 2020 hingga saat ini warga hanya menerima 4 kali penyaluran yaitu, bulan April, Mei dan Juni masing-masing sebesar Rp 600.000. Dn terakhir pada bulan Desember 2020 sebesar Rp 900.000.

2.Pangulu Julfikar Purba menyebutkan, di tahun 2020 ada pembangunan fisik pembukaan jalan di Dusun Bandar Silou. Tetapi menurut warga, tidak ada pembangunan fisik, sebab pembukaan jalan di Dusun Bandar Silou dikerjakan tahun 2018 lalu. Mirisnya lagi, jalan itu belum bisa dipergunakan untuk pengangkutan hasil pertanian warga.

3.Pangulu dinilai kurang transfaran dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari tidak adanya papan transparansi di kantor Pangulu bahkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagori pun tidak pernah diketahui. Jika pun ada musrenbang yang diundang adalah orang-orang diduga tidak mau protes terhadap segala kebijakan Pangulu.

4.Warga menilai perangkat desa pun kurang optimal dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga Pangulu diduga melakukan kebijakan tunggal. Maujana Nagori pun yang sebenarnya memiliki tugas ikut mengawasi kinerja Pangulu tidak terlaksana dengan baik.

5.Kualitas pembangunan di Nagori Pardomuan Bandar sangat lah rendah. Boleh dikatakan bangunan bangunan tersebut sudah banyak yang rusak, karena kualitasnya rendah.

Akibat perbedaan jawaban Jangulu dengan kenyataan yang dirasakan, sebelumnya warga telah melakukan protes ke kantor Kecamatan Silou Kahean. Namun jawaban Pangulu dan Camat Silou Kahean menurut warga belum memuaskan, sehingga memutuskan untuk membawanya ke jalur hukum. (Red)