Marak Peredaran Rokok Ilegal di Labuhanbatu, Pasti Soroti Kerugian Daerah

Ilustrasi rokok.

Labuhanbatu, Lintangnews.com | Indonesia merupakan lumbung bagi Industri besar Rokok ketiga di bawah China dan India.

Kenapa tidak, dengan jumlah perokok aktif yang tinggi berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi rokok mencapai 33,8 persen penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen tahun 2018.

Hal ini diperkuat dengan data pengguna tembakau pada tahun 2019 dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS), dimana 19,2 persen pelajar, 38,3 persen anak laki-laki dan 2,4 persen anak perempuan merupakan perokok aktif.

GYTS merupakan lembaga yang membantu negara memenuhi kewajiban berdasarkan Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) World Health Organization (WHO) untuk menghasilkan data yang dapat dibandingkan secara nasional maupun internasional.

Dari akumulasi data itu, perokok aktif di Kabupaten Labuhanbatu juga cukup besar dengan melihat penerimaan atas pajak rokok dan cukai hasil tembakau.

Tahun 2018 Kabupaten Labuhanbatu menerima Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 67.145.750 dan tahun 2019 mencapai Rp 87.674.142. Sedangkan untuk bagi hasil pajak rokok pada tahun 2018 sebesar 21.865.912.794 dan 2019 Rp 14.132.190.548.

Ada penurunan transfer bagi hasil pajak rokok dari tahun 2018 dengan 2019. Penurunan pajak rokok terindikasi dari maraknya peredaran rokok ilegal di Labuhanbatu.

Atas dasar itu, Direktur Pusat Studi Kolektif Indonesia (Pasti), Fauzi Ramdhan mengatakan, pajak rokok dipengaruhi dari banyaknya rokok yang beredar dan dihisap oleh masyarakat.

“Pajak rokok itu kan pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok,” sebutnya, Kamis (25/2/2021).

Lanjutnya, tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk adanya rokok illegal.

“Penerimaan pajak rokok ini juga dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang,”  sebut Fauzi.

Menurutnya, jika rokok ilegal marak beredar, maka tidak terpenuhi amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Ini secara teknis diatur lagi di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 40 Tahun 2016.

“Jadi kita minta Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara agar turun ke Labuhanbatu untuk menindak peredaran rokok ilegal, jangan hanya asyik duduk di meja saja,” tukasnya. (FR)