Mosi Tak Percaya pada Ketua DPRD Humbahas Tidak Memiliki Legal Standing

Isi surat mosi tak percaya pada Ketua DPRD Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Sebanyak 14 orang anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol dengan meminta agar politisi dari PDI-Perjuangan itu diganti.

Salah satu pengamat hukum, Barrak Simbolon menanggapinya, Selasa (6/4/2021) melalui telepon seluler.

Barrak mengatakan, mosi tidak percaya yang bermaksud untuk menggantikan Ramses dinilai tidak memiliki legal standing. Apalagi di Indonesia menganut sistem presidensial. “Istilah mosi tidak percaya itu tidak dikenal dalam presidensialisme,” ujar Barrak.

Menurut Barrak, mosi tidak percaya itu upaya politik semata bukan upaya hukum. “Jadi pergantian Ketua DPRD hanya karena alasan meninggal dunia, mengundurkan dir diberhentikan oleh partai politik (parpol) atau diberhentikan sebagai anggota karena melanggar kode etik,” tegas Barrak.

Dijelaskannya, dalam upaya hukum atau pun adanya pelanggaran kode etik, maka sebaiknya gunakan jalur hukum dengan mengadukan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD).

“Jadi percayakan saja ke BKD dan tidak perlu dengan tindakan bernuansa politik praktis. Dan BKD pun harus bertindak secara independen dan tidak memihak atau imparsial,” katanya.

Dijelaskannya lebih lanjut, mosi tidak percaya sebenarnya berlaku praktiknya di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Ini dilakukan oleh parlemen terhadap kebijakan pemerintah, sehingga dapat berujung pada mundur atau pemberhentian.

“Contohnya dalam parlementarisme, mereka mendukung pemerintah, namun jika tidak becus kinerjanya baru melakukan mosi tidak percaya. Tetapi itu di parlementer. Jadi, dalam presidensil tidak ada mosi tidak percaya apalagi kepada sesama anggota dewan. Mereka kan kawan sama-sama dipilih oleh rakyat,” ujar Barrak.

Sementara, dalam kontek di Indonesia, mosi tidak percaya dilakukan oleh anggota organisis terhadap pimpinannya. Dimana, kebijakan atau tindakan pimpinannya dianggap keluar dari visi misi dan tujuan organisasi.

Dengan demikian, tegas Barrak, mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD yang disampaikan ke PDI-Perjuangan tidak memiliki relevansi. Karena penentuan sebagai pimpinan DPRD bukan dipilih dari dan oleh anggota. Melainkan oleh parpol sebaga pemenang Pemilu di daerah masing-masing.

Diketahui, 14 anggota dewan melakukan mosi tidak percaya kepada Ramses Lumbangaol dengan meminta agar diganti. Mosi tidak percaya itu, disampaikan pada Ketua Umum PDI-Perjuangan, pada 17 Maret 2021 lalu.

Ada pun isi mosi tidak percaya itu sebanyak 8 poin. Pertama, Ketua DPRD Humbahas selama memimpin bersikap arogan, otoriter dan mengabaikan sifat kolektif kolegial.

Kemudian, mereka menilai Ramses Lumbangaol merasa sebagai kepala atau direktur di lembaga DPRD, sehingga semena-mena mengambil keputusan dan bertindak sendiri atas nama lembaga.

Kedua, Ramses dalam memimpin lembaga DPRD tidak berdasarkan tata tertib (tatib) dan kode etik dalam menyikapi aspirasi anggota DPRD. Semisal, terkait aspirasi anggota DPRD yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Pansus Penanggulangan Covid-19 dan terakhir Pansus Pengelolaan Aset Daerah yang tidak dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat keputusan pada 9 Juni 2020 lalu.

Ketiga, Ramses dalam memimpin rapat menunjukkan sikap arogansi kepada anggota DPRD yang menyampaikan pendapat dihadapan pemerintah. Sehingga, terjadi keributan dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) yang sedang menyampaikan pendapat pada saat rapat Banggar bersama Tim Gugus Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Humbahas.

Keempat, Ramses dinilai tidak memahami arti dari pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga dengan semena-mena membatalkan SPT perjalanan dinas Komisi A dan B yang telah ditandatangani Wakil Ketua. Dimana, pada saat Ramses sedang berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Kelima, Ramses dinilai tidak mampu mengayomi, justru melakukan praktek pecah belah antara anggota DPRD maupun memecah belah sesama anggota dewan.

Keenam, Ramses dinilai tidak menjalankan tatib dalam memimpin rapat. Semisal, rapat paripurna tanpa melalui Badan Musyawarah (Banmus) dalam rangka mendengar pidato politik Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Maret 2021. Dan hanya dihadiri 10 orang dari 25 anggota DPRD.

Ketujuh, Ramses tidak menyusun sampai saat ini rencana kerja pimpinan DPRD serta tidak menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana diatur dalam pasal 23 poin b dan c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kedelapan, berdasarkan uraian di atas, para anggota dewan itu menyatakan, tidak lagi mengakui dan tak menghadiri segala rapat yang dipimpin Ramses.

Mereka juga mengharapkan Ramses dapat diganti sebagai Ketua DPRD Humbahas demi terwujudnya keharmonisan internal dewan, serta keharmonisan lembaga legislatif dengan eksekutif. (DS)