Nilai MCP Humbahas Masuk 10 Besar di Sumut

Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor menyambut PIC Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sumut.

Humbahas, Lintangnews.com | Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) atau pencegahan korupsi yang terintegrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dari 8 sektor masuk 10 besar di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan PIC Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sumut pada rapat koordinasi (rakor) MCP Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Aset dan Keuangan, Selasa (21/6) di Pendopo Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul.

PIC Tim KPK yang hadir yakni, Moh Jhanattan didampingi Renta Siregar, Tri Desa Adi Nurcahyo dan Wiwin Setiawan.

Jhanattan dalam sambutannya menyampaikan, senang karena Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor dan jajarannya dengan terbuka menerima mereka. Menurutnya, tahun ini ada komitmen yang lebih signifikan dengan pengelolaan manajemen MCP bersama.

“Bupati Dosmar yang mendorong untuk MCP Humbahas selalu naik. Beliau konsen terhadap MCP dan menghubungi saya. Waktu itu juga pak Adril minta untuk pembinaan terkait MCP yang terintegrasi dari 8 sektor,” ujarnya.

Humbahas sempat memperoleh insentif daerah, karena nilainya baik dan masuk 10 besar di Sumut.

Jhanattan juga menyampaikan, kehadiran mereka di Humbahas dalam rangka pencegahan korupsi dengan tujuan adanya warning. “Kami ingatkan pemimpinnya. Kami ingatkan pak Bupati misalnya tentang pengadaan barang dan jasa, manajemen komitmen, suap dan lainnya. Hal ini kejahatan rutin yang sudah berulang-ulang, jadi perlu ada pencegahan,” tukasnya.

Sementara Dosmar menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tim KPK wilayah Sumut di Humbahas. Menurutnya, kehadiran tim itu dalam rangka monitoring, pemantauan dan penguatan atau pun arahan bagi tugas yang sudah digariskan untuk laksanakan.

“Sebagaimana kita ketahui, ada 3 prioritas. Yang pertama adalah aset dengan target tahun 2023 harus selesai aset yang bisa disertifikatkan. Kedua, potensi pendapatan, pihak-pihak terkait harus menyelesaikan ini termasuk masalah perpajakan. Ketiga masalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Permasalahan APIP ini menjadi peringatan dini pada kita, karena itu jika diperlukan penambahan personil silahkan diajukan,” paparnya.

Bupati juga mengharapkan, dengan arahan dan bimbingan tim KPK, setelah selesai kegiatan ini harus ada percepatan. Dia menyampaikan, saat ini hasil MCP diperiksa oleh pihak-pihak lain selain KPK yakni, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atau semua yang terkait.

Dalam laporannya, Inspektur Pemkab Humbahas, BP Siahaan menyampaikan, rakor ini dilaksanakan dalam 2 sesi. Pada sesi pertama, menghadirkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di dalamnya termasuk 8 area intervensi pencegahan korupsi. Sementara ssesi kedua akan menghadirkan OPD yang bersangkutan dengan aset dan pendapatan.

Di akhir rakor, Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing menyampaikan, kehadiran tim KPK merupakan pembinaan dan pembelajaran yang berharga. Menurutnya, Bupati sudah beberapa kali meminta pada KPK untuk bisa hadir di Humbahas dan baru hari ini dapat terlaksana. (JS)