‘Ocehan’ Sekretaris Disdik Simalungun Bantah Adanya Pungli Sertifikasi yang Sudah Terjadi

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Parsaulian Sinaga di ruang kerjanya.

Simalungun, Lintangnews.com | “Belum ada keluar Surat Keputusan (SK) Dirjen sampai saat ini,” ucap Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun, Parsaulian Sinaga, saat dikonfirmasi, Senin (29/10/2018).

“Ya. Sudah ada keluar SK Dirjen. Kan belum kan,” tanya Parsaulian pada salah seorang PNS yang ada di ruang kerjanya di kompleks Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Simalungun.

Untuk semester 2 kan, ulang Parsaulian menanyakan pada wartawan. Menurutnya, sekolah sudah bisa membuat daftar hadir melengkapi berkas-berkasnya.

“Silahkan, setiap saat bisa. Begitu terbit SK nya langsung diantar supaya jangan tunggu dulu. Nanti Desember terbit SK Dirjennya, kapan lagi melengkapi,” tukasnya.

Parsaulian juga menyampaikan bahwa di Kecamatan Ujung Padang ada yang sudah dipulangkan terkait dugaan pungutan liar (pungli) sertifikasi setelah disoroti media.

“Belum ada sampai sekarang pemberkasan. Yang memerintahkan pemberkasan itu adalah Kepala Sekolah (Kepsek). Lengkapi begitu,” bilang Parsaulian.

Dia juga menegaskan, tidak ada istilah membayar. Menurutnya, Kepsek yang memerintahkan guru untuk melengkapi berkas. “Begitu datang, ya langsung kita antar. Kan begitunya,” sebut Parsaulian.

Menurutnya, pemberkasan yang sudah dikerjakan oleh Kepsek di Kecamatan Ujung Padang itu adalah terkait SK pembagian tugas dan daftar hadir.

“SK pembagian tugas, iya. Daftar hadir, pernyataan dan rekeningnya. Kan begitu. Ini sekarang kita diperiksa Inspektorat,” ungkapnya melanjutkan.

Lanjutnya, bahkan guru-guru sampai dimintai pembagian tugas benarkah mengajar selama 24 jam. “Kalau tidak 24 mungkin dia (guru) mengembalikan. Karena standar harus 24 jam. Ternyata dalam pembagian tugas 20 jam maka mengembalikan. Karena tidak layak guru menerima walaupun terbit SK Dirjen. Tidak otomatis dibayarkan,” papar Parsaulian.

Dia mencontohkan, yang pertama kehadiran guru. “Terbitlah SK Dirjen saya dari Kementerian. Kepsek yang buat pernyataan aktif saya atau enggak. Saya absen selama lewat 2 minggu tidak dibayarkan walaupun sudah terbit. Kan ada masuk pemberitaan dari Tiga Dolok, Boru Siahaan,” ngawurnya.

Lanjutnya, jika Boru Siahaan itu sudah berbulan-bulan tidak masuk, sementara dirinya Kepsek.

“Siapa yang mau bayar itu. Pernyataan bahwa dia tidak hadir di sekolah. Sekarang dia jadi guru biasa. Seperti itulah bentuknya. Sekarang dia pergi ke pers dan LSM. Siapa yang mau bayar! Siapa yang mau ngembalikan itu nanti,” ocehnya.

Menurut Parsaulian, justru itu semakin memperdalam bersangkutan. “Ya kalau dibayarkan, diadukan orang lain. Dia mengembalikan lagi. Kalau gak dibayar, ya kembali ke Jakarta,” ujarnya

Parsaulian mencontohkan, sistimnya seperti diirim dari Jakarta Rp 100 miliar, sementara pihaknya mengusulkan Rp 90 miliar. Maka Rp 10 miliar lagi kembali ke APBN, karena tak bisa pihaknya meminta penyaluran tanpa data.

“Daftar hadir lengkap, begitu juga pernyataan Kepsek. Kalau dia (guru) sakit, maka lengkap surat sakitnya. Jadi, terbit SK Dirjen tidak 100% dibayarkan,” ucapnya. (zai)