Oleh: Pimpinan Umum :
Willy Sidauruk,SH
lintangnews.com | Pematangsiantar – Pemerintahan yang efektif dan efisien hanya dapat terwujud jika pemimpinnya mampu membangun kepercayaan pada sistem dan sumber daya yang sudah ada, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya, Kepala Daerah sering dinilai justru memberikan ruang lebih kepada orang-orang dari luar birokrasi untuk menempati posisi strategis sebagai staf khusus.
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah Kepala Daerah tidak percaya pada kemampuan ASN di lingkungan Pemerintah ? Atau, apakah ini bagian dari manuver politik yang berakibatkan timbulnya kegaduhan
ASN adalah tulang punggung administrasi pemerintahan. Mereka digaji oleh negara, dilatih dengan regulasi, serta diwajibkan bekerja profesional dalam bingkai hukum dan etika birokrasi. Menggeser peran mereka dan menggantinya dengan figur-figur dari luar yang belum teruji, bahkan tidak memahami seluk-beluk birokrasi, hanya akan menimbulkan kegaduhan administratif dan melemahkan tatanan sistem yang sudah ada.
Pemerintah bukan panggung eksperimen. Pemerintah adalah institusi formal yang harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya. Ketika staf khusus justru diisi oleh orang-orang yang tak pernah meniti karier di jalur birokrasi, maka yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan reaktif, miskin perspektif teknis, dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan.
Kepala Daerah harus sadar bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak dibangun melalui loyalitas politik, melainkan melalui kinerja dan keberpihakan kepada tata kelola yang profesional. ASN, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, tetap merupakan aset utama dalam menjalankan visi-misi kepala daerah. Jika ASN dianggap tidak mampu, maka pembinaan dan penguatan SDM adalah jawabannya — bukan malah membawa masuk “orang-orang luar” yang tidak memiliki dasar birokrasi apa pun.
Masyarakat butuh kepemimpinan yang mempuni, bukan sekadar populis. Pemimpin yang kuat bukan yang dikelilingi orang-orang asal pilih, tetapi mereka yang mampu merangkul birokrasi dan menjadikannya alat utama perubahan.
Jika ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional, maka percaya pada ASN adalah keharusan, bukan pilihan. Sudah saatnya Kepala Daerah menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari sistem, bukan lawan dari sistem (red)
