Pelantikan Wakil Wali Kota Siantar Terpilih, Publik Menunggu Proses di Kemendagri

Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Siantar, Lintangnews.com | Sampai saat ini, publik menunggu proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan Susanti Dewayani sebagai Wakil Wali Kota Siantar terpilih.

Seperti diketahui, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, disebut telah menandatangani usulan surat keputusan untuk pengangkatan Susanti ke Kemendagri beberapa waktu lalu.

Lalu usai proses di Gubernur, usulan pelantikan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) hanya meneruskan sesuai kewenangan yang dimiliki. Terlebih sebelumnya, DPRD Siantar telah menggelar paripurna pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Hefriansyah-Togar Sitorus, yang telah lama tertunda dilaksanakan.

Kabag Otda Pemprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengakui, pelantikan Wakil Wali Kota terpilih masih berproses di Kemendagri.

Disinggung dalam waktu dekat atau tidak dilakukan pelantikan, Rasyid belum berani memastikannya. “Kita tunggu lah ya,” ujarnya.

Terkait proses di Kemendagri dalam hal pelantikan Wakil Wali Kota terpilih yang terkesan mandek, R Simbolon selaku Koordinator Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengutamakan semangat keserentakan.

“Jadi  pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 harus dilaksanakan secara serentak dan bertahap,” katanya, Rabu (3/11/2021.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Kemendagri menunda pelantikan hasil Pilkada Siantar mengingat sejumlah proses telah dilaksanakan baik di tingkat DPRD Siantar maupun Gubsu.

“Apalagi paripurna pengusulan pemberhentian Hefriansyah-Togar oleh DPRD Siantar didasarkan pada surat Direktur Jenderal Otonomi  Daerah Kemendagri, Akmal Malik nomor 131.12/3649/Otda tanggal 4 Juni 2021 kepada Gubernur Sumut yang ditembuskan ke DPRD Siantar bersamaan dengan surat pengantar dari Gubsu, Edy Rahmayadi,” ujar alumni Universitas Simalungun (USI) ini.

Ditambahkannya, surat itu juga dilandasi pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 131.21-354 tahun 2021 tanggal 23 Februari tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten/Kota di Sumut, yakni telah menetapkan Susanti Dewayani sebagai Wakil Wali Kota Siantar terpilih hasil Pilkada serentak 2020.

Sambungnya, ada 4 daerah yang memiliki masa jabatan sampai bukan Februari 2022, yakni Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Muna serta Kota Siantar. Hanya saja, 2 dari 4 daerah itu telah melakukan pelantikan, tinggal Siantar dan Yalimo.

“Publik menunggu sikap dari Kemendagri, apalagi sebelumnya beberapa bulan lalu kita baca di website Kemendagri dihimbau kepada Gubernur, KPUD, kemudian DPRD untuk segera mempercepat proses di masing-masing tahapan. Kita membangun keserentakan ini adalah amanat UU. Kita menunggu konsisten dari Kemendagri,” sebutnya.

Repan menuturkan, jangan sampai masyarakat menjadi korban karena ketertinggalan pembangunan di daerah akibat ketidakjelasan perihal pelantikan Pilkada 2020 yang notabene merupakan amanat dari rakyat Siantar.  (Elisbet)