Siantar, Lintangnews.com | Pemandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Kota Siantar yang disampaikan melalui Asrida Sihotang menyoroti dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS).
Namun Daulat Sihombing selaku Ketua Sumut Watch mengkritisi pemandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan dalam sidang paripurna Rancangan (R) APBD Tahun Anggaran (TA) 2019.
“Itu merupakan pandangan politik basi, lambat loding alias lelet informasi. Karena ternyata Pemko Siantar sudah lebih awal memutuskan untuk tidak mengucurkan dana penyertaan modal 2018 pada PDPHJ dan PD PAUS,” sebut Daulat, Minggu (28/10/2018).
Daulat menuturkan, persoalan substansial di kedua perusahaan daerah milik Pemko Siantar itu sebenarnya bukan pengucuran dana penyertaan modal atau seleksi Calon Direksi.
“Yang lebih substansial itu terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan korupsi miliaran rupiah yg terjadi secara masif di PDPHJ dan PD PAUS. Itu harusnya yang lebih penting untuk disoroti, ” paparnya.
Daulat juga menilai, seharusnya Fraksi Demokrat tak lagi sekedar berwacana di sidang paripurna DPRD.
Namun mengambil inisiatif untuk memprakrasai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mengusut dugaan pungli dan korupsi di PDPHJ maupun PD PAUS berikut turunannya terkait dana penyertaan modal. (red)
