Pemkab Deli Serdang Bahas Antisipasi Imbas Kenaikan Harga BBM

Foto bersama pada rapat koordinasi (rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Deli Serdang.

Deli Serdang, Lintangnews.com | Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi mendorong terjadinya inflasi pada bulan September dan Oktober tahun 2022 ini. Selain itu, juga bisa menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok.

Maka dari itu, dibutuhkan langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan Pemkab Deli Serdang menyikapi masalah tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati, M Ali Yusuf Siregar pada rapat koordinasi (rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Deli Serdang di Aula Cendanan lantai II, Kantor Bupati, Kamis (15/9/2022).

Ali Yusuf menjelaskan, pemerintah pusat resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada 3 September lalu. Keputusan itu pada dasarnya diambil dengan berbagai pertimbangan mendalam.

Deli Serdang, ucap Wakil Bupati, merupakan Kabupaten Non Indeks Harga Konsumen (IHK) mengacu pada Kota Medan.

Di mana pada Agustus 2022, Kota Medan mengalami deflasi 0,25 persen month to month (MTM). Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga pada volatile foods, terutama dipengaruhi oleh deflasi aneka cabai, bawang merah dan minyak goreng sejalan dengan peningkatan pasokan dari daerah sentra produksi.

Tingkat inflasi tahun kalender (Agustus 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 4,1 persen year to date (YTD) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 5,3 persen year on year (YOY).

Namun, dengan terjadinya kenaikan harga BBM sebagai administered price berpotensi mendorong terjadinya inflasi pada bulan September dan Oktober yang disebabkan kenaikan harga bahan pangan pokok lainnya, sebagaimana prediksi Kementerian Keuangan,  kenaikan inflasi pada September 2022 mencapai sekitar 1,38 persen month to month.

“Tujuan rapat ini, TPID membahas upaya yang dapat dilakukan Pemkab Deli Serdang dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Perlu dilakukan perumusan upaya pengendalian inflasi sebagai efek domino dari kenaikan harga BBM terhadap bahan pangan pokok, khususnya di Deli Serdang,” tegasnya.

Wakil Bupati pun menyinggung soal arahan Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, pada 3 September 2022 lalu.

Saat itu, Presiden menekankan pentingnya peran pemerintah untuk melakukan intervensi, baik melalui pusat maupun daerah dalam upaya mengendalikan inflasi.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Pengendalian Inflasi di Daerah.

Dalam surat edaran tersebut, diatur kewenangan daerah untuk mengatasi inflasi yang terjadi di masing-masing daerah, dengan cara menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terkena dampak inflasi.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Peraturan tersebut sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mendukung program penangan dampak inflasi, di mana Pemda dapat membelanjakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Bantuan Sosial (Bansos).

“Kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPID, Wakil Bupati mewanti-wanti agar lebih intens dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam upaya dalam pengendalian inflasi di Deli Serdang. (Idris)