Siantar, Lintangnews.com | Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemko Siantar gelar pertemuan di ruang rapat serba guna Bappeda, Jalan Merdeka No 2, Rabu (21/11/2018).
Pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibuka Wali Kota, Hefriansyah melalui Wakil Walikota Togar Sitorus mengatakan, permasalahan kemiskinan daerah dapat dianalisis dengan mengacu kepada indikator-indikator utama yang mengukur hasil (outcomes/ impact) pembangunan.
Indikator-indikator itu jelasnya, mewakili berbagai dimensi seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, prasarana dasar, ketahanan pangan dan ketenagakerjaan. Indikator-indikator hasil tersebut juga merupakan acuan bagi pemantauan dan evaluasi kebijakan, program atau kegiatan penanggulangan yang ditunjukkan oleh suatu indikator.
“Pemko Siantar dalam mendukung upaya percepatan pengurangan angka kemiskinan sebagaimana telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah,” sebut Togar.
Lanjutnya, pendidikan difokuskan kepada program prioritas pengembangan mutu pendidikan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Sementara kesehatan difokuskan kepada program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.
Sedangakan perumahan permukiman difokuskan kepada program penyediaan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penyediaan sanitasi layak.
“Pengembangan dunia usaha dan pariwisata difokuskan kepada program pengembangan kawasan dan potensi pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin khususnya umkm, dan penciptaan lapangan kerja. Ketahanan pangan difokuskan kepada program peningkatan produksi dan distribusi pangan melalui penyediaan sarana sarana produksi pertanian, pengembangan bibit ternak, serta peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pertanian,” terang Wakil Wali Kota.
Penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran antara lain, melalui penyaluran bantuan pangan (rastra) dan jaminan sosial (program keluarga harapan), bantuan pendidikan. Infrastruktur, difokuskan kepada program peningkatan layanan jalan dan aksesibilitas ke kawasan permukiman rakyat.
Untuk pembangunan wilayah, sambung Togar, difokuskan kepada program pembangunan kawasan pinggiran melalui pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Pemerintahan difokuskan kepada program penguatan tata kelola pemerintahan melalui implementasi e-government.
Selain itu, ucap Togar, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui TKPK Siantar agar dapat lebih efektif, seperti pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran raskin, pemberian bantuan siswa miskin dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk anak sekolah, pemberian vitamin dan makanan tambahan untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan balita, meningkatkan angka partisipasi sekolah, menekan angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
“Ini termasuk pengurangan jumlah pengangguran, penyaluran kredit usaha rakyat, penguatan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang sejalan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana lingkungan demi Siantar agar semakin mantap, maju dan jaya,” harap Togar.
Kepala Bappeda, Midian Sianturi dalam laporannya menerangkan, Pemko Siantar dapat merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan kesejahteraan sosial berupa bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat miskin, pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
“Rapat koordinasi ini juga dibarengi dengan memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan data terpadu masyarakat miskin terkait dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin di daerah,” kata Midian.
Tampak hadir dalam rapat itu, para Staf Ahli, Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat dan Lurah dengan menghadirkan narasumber Kepala BPS Siantar, Sawaludin Naibaho, Koordinator TKPKD Armansyah Nasution, serta Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pariaman Silaen. (rel)
