Pengesahan P-APBD Humbahas 2020 ‘Kandas’, Politisi PSI Kecewa

Anggota DPRD Humbahas, Poltak Purba.

Humbahas, Lintangnews.com | DPRD dan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) akhirnya tidak menemui titik terang dalam menetapkan APBD Perubahan (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Pasalnya, rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan bersama penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Penghitungan Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dijadwalkan, Senin (21/9/2020) sekira pukul 14.00 WIB oleh DPRD Humbahas akhirnya gagal.

“Gagal, tidak jadi rapat,” ucap Jamanat Sihite politisi dari PDI-Perjuangan sembari berlalu menuju ke ruang parkir.

Selain Jamanat, hal itu juga diungkapkan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Poltak Purba kepada sejumlah wartawan. Menurut politisi partai PSI ini, melihat kegagalan rapat dikarenakan adanya unsur, antara pihaknya dengan eksekutif.

“Saya terus terang kecewa dengan kedua belah pihak (DPRD dan Pemkab Humbahas) seperti tidak ada niat,” ucap anggota dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Baktiraja itu.

Poltak mengaku, agenda rapat di DPRD Humbahas sebenarnya memiliki dua agenda sesuai hasil keputusan pihaknya dari Banmus pada 18 September lalu atas usulan Badan Anggaran (Banggar).

Pertama, agenda rapat Banggar dengan gabungan komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekira pukul 10.00 WIB. Berlanjut agenda rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan bersama penetapan kebijakan sekira pukul 14.00 WIB.

Namun Poltak mengaku, melihat dari kedua agenda itu, yakni rapat Banggar dengan gabungan komisi dan TAPD sekira pukul 10.00 WIB sudah ketahuan tidak akan berjalan. Pasalnya, dari 25 anggota dewan di Banggar dan Komisi tidak hadir. Demikian juga dari TAPD Pemkab Humbahas

“Agenda rapat itu saja tidak dihadiri, bagaimana mau pengambilan keputusan. Jadi pemerintah yang beralasan masih menunggu hasil konsultasi dari Gubernur terkait surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri), itu alasan saja. Kita yang mempunyai gawean kok, di DPRD dan pemerintah. Apakah nanti diekseminasi oleh Gubernur, paling tidak proses berjalan,” ungkapnya rasa kecewa.

Dari amatan wartawan menyebutkan, rapat yang dijadwalkan sekira pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, tampak belum memenuhi kuorum. Dari 25 anggota dewan, tampak hanya 13 orang yang hadir.

Antara lain, 7 orang dari PDI-Perjuangan, Poltak Purba (PSI), Moratua Gajah (Gerindra), Laston Sinaga (Partai Golkar), Martini Purba dan Sanggul Rosdiana Manalu (Partai Hanura), serta Guntur Simamora (Perindo).

Sementara dari pihak TAPD, tampak hanya 3 orang dari staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Humbahas.

Ditanya, apakah kedua agenda ini dapat diundur, Poltak menjelaskan, itu kembali ke Banmus untuk menjadwalkan kembali.

Namun, Poltak mengaku, soal itu sudah tidak dapat lagi dikejar mengingat batas pengambilan keputusan penetapan P-APBD 2020 tertanggal 30 September 2020.

“Balik ke nol dimulai lagi pembahasan di Banmus untuk menjadwalkan proses pembahasan KUA-PPAS di Banggar. Jadi agak susah, apalagi batas akhir penetapan tanggal 30 September,” ungkapnya.

Poltak melanjutkan, P-APBD dapat disepakati jika kedua belah pihak tidak memiliki unsur. “Jika benar-benar ingin untuk masyarakat itu bisa. Apalagi pemerintah, jangan beralasan dari Gubernur, kan gak ada yang salah disitu, kecuali ada yang mau dikorupsi, saya menolak keras,” pungkasnya. (DS)