Siantar, Lintangnews.com | Persoalan di seluruh Puskesmas di Kota Siantar sepertinya hampir sama. Jika tidak persoalan obat yang kosong dan pelayanan vaksinasi agar dipusatkan di Puskesmas setempat untuk mencegah kerumunan.
Hal ini terungkap dari hasil kunjungan Komisi I DPRD Siantar ke sejumlah Puskesmas di Siantar dalam beberapa hari ini.
Ketua Komisi I DPRD Siantar, Andika Prayogi Sinaga saat di salah satu Puskesmas menyampaikan, tenaga kesehatan (nakes) merupakan garda terdepan dalam pemberantasan Covid-19.
Kesejahteraan nakes merupakan prioritas Komisi I DPRD Siantar. “Apalagi sebagian anggota Komisi I merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar),” sebut Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Siantar ini, Selasa (24/8/2021).
Sementara itu, Baren Alijoyo Purba selaku Sekretaris Komisi I menyampaikan, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Ronal Saragih seharusnya memantau kesejahteraan nakes, termasuk di Puskesmas-Puskesmas.
“Kalian selaku nakes tidak perlu takut, apa yang disampaikan dalam rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes).Tidak usah takut sama Kadis nya, nanti saya panggil itu,” sebut Politisi PDI-Perjuangan ini.
Soal rencana Puskesmas menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga menguak dalam kunjungan yang dilakukan Komisi I ini KPA yang menurut Baren, pihaknya sedang berusaha mengusulkan kepada Pemko Siantar. Pengusulan diadopsi dari hasil kunjungan kerja pihaknya ke Kabupaten Samosir beberapa waktu lalu.
“Usulan tentang Puskesmas menjadi KPA menjadi masukan yang tepat,” ujarnya.
Disampaikannya, hasil kunjungan kerja (kunker) yang mereka lakukan beberapa waktu lalu ke Kabupaten Samosir, Puskesmas disana sudah selaku KPA. “Jadi, mereka mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi melalui Dinkes,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu nakes di salah satu Puskesmas mengungkapkan, sejumlah hak mereka sejauh ini tidak direalisasikan.
“Kita sudah sampaikan ke Dinkes, hanya saja sejauh ini belum direalisasikan,” ujarnya tanpa merinci hak yang belum direalisasikan tersebut.
Sementara itu, dalam menangani pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman), pihak Puskesmas mengakui tidak memiliki stok obat yang mencukupi. Jenis obat batuk sendiri masih kosong, belum lagi masalah regulator oksigen serta ventilator.
“Bolak-balik meminta kepada Dinkes. Namun yang bisa diberikan saat ini hanya untuk kebutuhan nakes. Kalau kemasyarakatan tidak ada, itu jadi masalah dan masyarakat menyalahkan kami,” ujar salah seorang Kepala Puskesmas (Kapus) beberapa waktu lalu.
Ilham Sinaga salah satu anggota Komisi I mengutarakan, dalam kunjungan ke beberapa Puskesmas persoalan yang sama juga mereka dengarkan. Seperti di Puskesmas Kesatria, selama 3 bulan obat kosong. Namun Kadinkes dianggap kurang peduli dengan masalah Covid-19.
“Bagaimana kita menangani Covid-19 ini sedangkan obat-obatan dan vitamin tidak terpenuhi. Omong kosong ini semua, kita perangi Covid-19 tetapi tidak ada tindakan nyata. Kalau disampaikan ini ke Kadis, kita dianggap seolah-olah hanya mencari-cari kesalahan,” tutup Ilham.
Selain hal yang di atas, kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker juga menjadi keluhan nakes di sejumlah Puskesmas.
Menanggapi hal itu, Ronal Saragih tentang persoalan itu menurutnya, harus diajukan oleh masing-masing Puskesmas. Soal kebutuhan Puskemas sebutnya, harus dibeli dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .
“Jadi jangan ditelan bulat-bulat seperti itu. Padahal mereka pihak Puskesmas tidak memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga minta tolong lagi sama Dinas Kesehatan,” sebutnya sembari menutup pembicaraan.
Ada 3 Puskesmas yang disidak hari itu. Hadir juga sejumlah anggota Komisi I lainnya seperti, Jani Apohan Saragih, Bintar Saragih dan Tongam Pangaribuan. (Elisbet)
