Publish Hasil Perolehan Suara Partai, Motivasi Bawaslu Siantar Dipertanyakan

Mangasi Purba mantan Ketua KPUD Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Siantar menyebarluaskan hasil perolehan suara partai politik tingkat DPRD Siantar di website resminya dinilai tidak salah dan tak benar.

“Tidak salah karena Bawaslu Siantar mengumumkan ini di website resmi yang dapat diakses oleh umum. Tidak benarnya karena Bawaslu Siantar cenderung mengabaikan tugas-tugas utamanya,” ucap Mangasi Purba selaku mantan Ketua KPUD Siantar saat diminta pendapatnya terkait kebijakan Bawaslu Siantar itu, Jumat (26/4/2019).

Menurut Mangasi, dalam konteks melayani dan melindungi hak rakyat, tugas utama Bawaslu Siantar yakni melakukan pengawasan.

“Apakah C1 sebagai turunan dari pemungutan suara dapat diakses oleh masyarakat. Karena kan masyarakat berhak tau. Apakah C1 telah ditempel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sekitar atau kantor Kelurahan. Kalau itu belum, bagaimana tindakan Bawaslu Siantar. Itu dulu yang dipastikan, karena ada pidana bagi penyelenggara yang tidak melaksanakannya” ujar pria calon Advokat ini.

Disampaikannya lebih jauh, Bawaslu Siantar juga harus memastikan tidak ada pergeseran suara antar Calon Legislatif (Caleg) di internal maupun antar parpol, karena diduga hal seperti ini rentan terjadi.

“Ini sebenarnya yang harus dilakukan Bawaslu Siantar, terlebih saat ini masih proses rekapitulasi di Kecamatan. Apalagi bisa saja ada pergesaran suara dari hitungan resmi KPUD Siantar nantinya dengan yang dihitung oleh Bawaslu Siantar. Namun sekali lagi, hal seperti ini seharusnya tidak perlu dipublish. Cukup di internal saja,” sebut Mangasi.

Karena menurutnya, Undang-Undang (UU) mengamanatkan yang dapat mempublish hasil perolehan suara itu adalah KPUD Siantar dan itu pun nanti usai pleno secara nasional.

“Sebaiknya Bawaslu Siantar fokus ke pengawasannya saja,” terang mantan anggota Panwaslu Kota Siantar tahun 2008 saat Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu).

Sambungnya, ditengah proses di rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang cukup lama, Bawaslu Siantar harusnya melakukan pengawasan.

Mangasi mencontohkan seperti ada kendala rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang cukup lama dan ini seharusnya yang dicek.

“Apalagi, dengan adanya rilis resmi tersebut, dapat menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat belum semua memahami jika publish dari Bawaslu Siantar merupakan hal yang resmi. Padahal yang dapat mempublish itu KPUD Siantar. Sehingga terkesan mendahului,” tandasnya.

Disampaikan Mangasi, tugas Bawaslu Siantar sebenarnya memastikan tugas KPUD Siantar dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Dalam hal ini, Mangasi mempertanyakan tujuan kebijakan Bawaslu Siantar dalam mempublish hasil perolehan suara partai di Pemilu 2019.

“Motivasinya apa, apakah ini bagian dari pengawasan Bawaslu Siantar. Kalau tujuannya hanya memuaskan pihak-pihak tertentu, itu namanya tak netral. Bisa juga ini mop sama KPUD Siantar. Mudah-mudah ini kepolosan dari Bawaslu Siantar. Jangan nanti ada versi Bawaslu Siantar dan versi KPUD Siantar karena angkanya bisa saja bergeser. Pasalnya masih rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Bawaslu Siantar harus jelaskan apa motivasi mereka mempublish perolehan suara partai tersebut,” tutupnya.

Sayangnya, release Bawaslu Siantar di website resminya terkait perolehan suara di tingkat DPRD Siantar telah dihapus saat dicoba dibuka kembali. (elisbet)