Puluhan Guru Honor Adukan Nasib ke Bupati dan DPRD Batubara

Anggota DPRD, Batubara Iwan Zuhri saat menyahuti tuntutan massa terpancing  emosi karena ada pengunjukrasa yang menyela pembicaraannya.

Batubara, Lintangnews.com | Berselang sepekan setelah guru-guru honor yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) melakukan aksi damai, hal serupa kembali dilakukan.

Kali ini puluhan guru honor yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Kabupaten Batubara, Kamis (20/9/2018) mengadukan nasib mereka kepada Bupati dan DPRD Batubara.

Hal itu mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa damai di 2 titik yakni, Kantor Bupati dan DPRD setempat.

Koordinator Aksi, Mukinem dalam orasinya menyerukan kesan ketidakadilan pemerintah terhadap nasib guru honorer yang sudah belasan bahkan hingga 20 tahun mengabdi dengan gaji sebesar Rp 200-400 ribu per bulan.

“Dari masa pengabdian yang sudah belasan tahun, banyak anak didik kami yang sudah jadi ‘orang’. Ada yang jadi polisi bahkan ada yang jadi pejabat. Sementara kami tetap saja menjadi guru honor,” sebut Mukinem.

Dalam tuntutannya, massa meminta guru honorer K2 diangkat menjadi PEGAWAI Negeri Sipil (PNS). Serta meminta batas usia 35 tahun sebagai syarat pengangkatan sebagai PNS dihapus.

Selain itu, massa juga meminta Pemkab Batubara memikirkan nasib mereka yang hanya menerima gaji Rp 400 ribu per bulan melalui pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibayar 3 bulan sekali.

Niat para guru honorer agar dapat disahuti Bupati ternyata tidak kesampaian. Mereka hanya diterima Asisten I Rahman Hadi. Itu dikarenakan Plt Bupati Batubara, Harry Nugroho sedang tidak berada di tempat. Namun Rahman Hadi berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru kepada Bupati.

Selanjutnya puluhan guru honorer berpindah aksi ke kantor DPRD yang hanya berjarak sekitar 50 meter.

Di sana mereka diterima sejumlah anggota dewan di antaranya, Taufik Hidayat, Ismar Khomri, Rizky Aryetta dan Irwan Zuhri.

Menurut Rizky, persoalan guru honor di Batubara sudah disampaikan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan DPR RI. Namun  sampai sekarang tidak ada realisasinya.

“Bukan kami tidak bekerja. Kami sudah dua kali ke Kemenpan tapi jawaban menyedihkan karena tidak ada lagi pengangkatan K2,” sebut Rizky Aryetta.

Terpancing Emosi

Sementara itu, di saat menyahuti tuntutan massa, Irwan Zuhri sempat terpancing emosi. Sebab pembicaraannya terpotong oleh salah seorang pengunjuk rasa yang meminta DPRD memikirkan nasib serta berupaya untuk menaikan gaji para guru honor.

“Jangan bilang kami tidak berusaha. Saya paham betul karena dulu juga seperti bapak dan ibu.  Dulu saya juga seorang guru. Guru semestinya beretika, kalau preman tidak laku,” tukas Irwan menutup sahutannya.

Meski sempat terjadi ketegangan namun unjuk rasa berlangsung tertib di bawah pengamanan pihak Polres dan Satpol PP Batubara. (welas)